Presiden Jokowi Tanggapi Pencopotan Hakim MK Aswanto: Semua Harus Taat Aturan

Ketentuan ini kemudian diuji dan diputus oleh MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, 100/PUUXVIII, dan 56/PUU-XX/2022.

Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa ketentuan peralihan masa jabatan hakim konstitusi diperlukan tindakan hukum. Untuk menegaskan pemaknaan ketentuan tersebut.Tindakan hukum yang dimaksud adalah konfirmasi yang disampaikan oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang sedang menjabat.

Konfirmasi dimaksudkan untuk menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatan hakim konstitusi yang bersangkutan dan tidak lagi mengenal adanya periodesasi masa jabatan.

Karena itu, MK mengirim surat kepada DPR RI untuk melakukan konfirmasi tersebut. Namun DPR RI menanggapi surat konfirmasi dari MK dengan mengganti Hakim Aswanto.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bicara Dengan Presiden FIFA Lewat Telepon: Keputusan Apa Pun Adalah Kewenangan FIFA

"Bukan justru menjadi momentum untuk mengganti hakim konstitusi yang sedang menjabat sebagaimana yang dilakukan oleh DPR RI,” kata Titi. (Antara)