Majelis Warga Deklarasi Anies Baswedan Calon Presiden Rakyat

SuaraSulsel.id - Majelis Warga pada Minggu malam (2/10/202) mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden Rakyat. Majelis Warga terdiri dari 57 orang perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia.

Deklarasi untuk menggugah publik. Bahwa rakyat berhak menyatakan pilihannya dalam Pilpres 2024. Pilihan tersebut hendaknya diakomodasi oleh partai politik.

Sebagai pihak yang memiliki mandat konstitusional untuk mengusung Calon Presiden.

“Rakyat merupakan jiwa dan dasar adanya demokrasi. Karena itu, kinerja demokrasi haruslah sepenuhnya melibatkan dan mencerminkan kehendak serta perikehidupan rakyat,” ujar Azmi Majid, pegiat warga asal Brebes, Jawa Tengah, yang membacakan deklarasi.

Baca Juga: Pilpres 2024: Anies Baswedan Dideklarasikan sebagai Calon Presiden Rakyat

Menurut Azmi, prosedur demokrasi merupakan tata cara yang tidak seharusnya memutus akses rakyat. Dalam ikut ambil bagian dalam proses rekruitmen kepemimpinan nasional.

“Setelah proses panjang pengumpulan aspirasi rakyat, Majelis Warga menyatakan bahwa Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. merupakan Calon Presiden Rakyat yang diharapkan rakyat memimpin perubahan guna mengakselerasi perwujudan cita-cita kemerdekaan,” lanjut Azmi yang dalam membacakan deklarasi didampingi Laode Bashir (Sulawesi Tenggara), Ito Simamora (Sumatera Utara), Syarif Hidayatullah (Jakarta) dan Wahid Ahmad (Jawa Timur).

Azmi mengatakan, rakyat percaya bahwa pada waktu yang tepat, partai-partai yang selama ini telah memberikan sinyal berkoalisi, yakni Nasdem, Demokrat dan PKS, akan mendeklarasikan secara resmi nama Anies Baswedan sebagai calon Presiden mereka.

Dengan deklarasi rakyat ini, kata Azmi, rakyat ingin memastikan calon pilihannya memperoleh mandat. Untuk berkontestasi politik di 2024. Guna melanjutkan kepemimpinan nasional.

Di sisi lain, pihaknya juga ingin meyakinkan dukungan Majelis Warga kepada partai-partai yang berniat menjadi pengusung Anies.

Baca Juga: NasDem Hari Ini Umumkan Capres, Nama Anies Bakal Disebut?

“Perlu kolaborasi antara masyarakat politik dan masyarakat sipil untuk membangun formasi perubahan guna memastikan diwujudkannya apa yang menjadi kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” pungkasnya.