Massa Tolak Kenaikan Harga BBM di Kolaka Utara 'Kuasai' DPRD; Mana Anggota DPRD? Mengapa Tak Ada yang Menerima Kami?

SuaraSulsel.id - Aksi demonstransi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) berakhir ricuh. Massa yang berasal dari perwakilan organisasi kepemudaan dan lembaga mahasiswa bahkan menguasai gedung DPRD setempat.

Massa gabungan tersebut, sebelum masuk ke gedung DPRD sempat melakukan aksi dorong-dorongan dengan petugas dari Satpol PP dan personel Polres Kolaka Utara. Mereka berusaha menyampaikan aspirasi melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan anggota DPRD setempat, namun tak terwujud karena anggota DPRD tidak berada di tempat.

Emosi massa pun memuncak, demonstran kemudian memaksakan diri masuk dan menduduki ruang rapat paripurna DPRD.

"Mana anggota DPRD Kolaka Utara yang jumlahnya 25 orang? Mengapa tidak ada satu orang pun yang menerima kami. Jangan karena jumlah kami sedikit, lantas mengabaikan aspirasi yang kami bawa hari ini," teriak seorang demonstran, Aldin seperti dikutip Telisik.id-jaringan Suara.com pada Senin (5/9/2022).

Baca Juga: Gelombang Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM, Ricuh Dekat Istana Hingga Duduki Ruang Sidang DPRD

"Gedung ini milik rakyat, siapa pun berhak masuk dalam ruang ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," katanya.

Emosi demonstran mereda saat ditemui Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Baharuddin dan Sekertaris DPRD (Sekwan) Tahrim Hodi untuk memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran pimpinan DPRD dan ketua fraksi.

Dalam penjelasannya, sekwan menegaskan, jika ruang paripurna adalah tempat istimewa yang peruntukannya hanya saat rapat istimewa, bukan tempat penyampaian aspirasi.

"Kami telah menyiapkan ruang aspirasi, silahkan kesana, berapa pun jumlah kalian kami siap terima, tapi kalau di ruangan aspirasi, kami tidak bisa menerima anda karena tempat ini ruang istimewa dan hanya untuk rapat istimewa. Apa salahnya kalau kalian kami terima di ruang aspirasi," terangnya.

Ia juga menyampaikan, kalau unsur pimpinan DPRD tidak berda di tempat sehingga tidak dapat menerima aspirasi.

Baca Juga: Demokrat Kritik Telak Rezim Jokowi: Harga Minyak Dunia Turun Tapi BBM Naik, Uangnya Lari ke Mana?

"Saat ini unsur pimpinan lagi Dinas Luar (DL), Fraksi PPP mengikuti rapat partai di Jakarta sampai tanggal 7, sementara yang lain berada di Kendari. Tapi perwakilan Demokrat siap menerima aspirasi adik-adik," ujarnya.