Direktur Bank BCA Diperiksa KPK, Terkait Korupsi Mantan Wali Kota Ambon

SuaraSulsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran uang yang diterima tersangka mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL). Dengan memeriksa tiga saksi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/9).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan tersebut dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku.

"Dikonfirmasi antara lain pengetahuan saksi terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah uang yang diterima tersangka RL melalui transaksi perbankan," kata Ali Fikri di Jakarta, Jumat 2 September 2022.

Ketiga saksi yang diperiksa itu ialah Direktur Kepatuhan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Lianawaty Suwono, karyawan BCA Liem Antonius, dan pihak swasta Andrew Thomas Kading.

Baca Juga: Amarta Karya Diduga Gelar Proyek Fiktif Selama 2018-2020, KPK Belum Ungkap Pelaku

KPK menduga sumber uang yang masuk melalui transaksi perbankan tersebut merupakan pemberian dari beberapa pihak swasta, Karena mengerjakan proyek di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

KPK menetapkan Richard sebagai tersangka penerima suap bersama staf tata usaha pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH). Sedangkan tersangka sebagai pemberi suap ialah Amri (AR) selaku wiraswasta/karyawan Alfamidi Kota Ambon.

Dalam konstruksi perkara tersebut, KPK menjelaskan dalam kurun waktu tahun 2020, Richard yang menjabat Wali Kota Ambon periode 2017-2022 memiliki kewenangan, salah satunya memberikan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon.

Dalam proses pengurusan izin tersebut, tersangka Amri diduga aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan pembangunan cabang ritel Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard kemudian memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Baca Juga: Periksa Pejabat Amarta Karya, KPK Telisik Adanya Perjanjian Fiktif Pengerjaan Proyek Ke Sejumlah Subkontraktor

Terhadap setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan tersebut, Richard meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew yang merupakan orang kepercayaan Richard.

Khusus untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan 20 gerai usaha ritel itu, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard sekitar Rp500 juta secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew.

Dari pengembangan kasus suap, KPK selanjutnya juga menetapkan Richard sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. KPK menduga Richard dengan sengaja menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu. (Antara)