SuaraSulsel.id - Penjualan mobil berbahan bakar minyak di Provinsi Hainan, pulau wisata tropis di wilayah selatan China, akan dilarang mulai tahun 2030.
Menurut rencana implementasi puncak emisi karbon yang dikeluarkan oleh Pemprov Hainan, semua kendaraan transportasi umum dan kendaraan komersial lainnya pada 2025.
Akan diganti dengan kendaraan yang menggunakan energi ramah lingkungan.
Penjualan kendaraan berbahan bakar minyak akan dilarang mulai 2030.
Program tersebut akan menjadikan Hainan sebagai provinsi pertama di China yang melarang penjualan kendaraan berbahan bakar minyak, tulis media lokal, Kamis 25 Agustus 2022.
Rencana tersebut juga mencakup kebijakan preferensial Hainan di berbagai bidang.
Meliputi pajak pembelian kendaraan berenergi terbarukan, dan meningkatkan penggunaan energi bersih pada berbagai jenis kendaraan di wilayah provinsi itu secara bertahap.
Rencana itu muncul di tengah upaya China mencapai puncak emisi karbon dan target netralitas karbon.
China telah mengumumkan bahwa puncak emisi karbon adalah sebelum 2030 dan target netralitas karbon akan dicapai sebelum 2060. (Antara)
Baca Juga: Farel Prayoga Dapat Penghasilan Melimpah Berkat Tampil di Istana, Bisa Beli Mobil dan Bangun Rumah
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila