Wali Kota Makassar Tolak Pembangunan Rel Kereta Api di Atas Tanah: Melanggar Tata Ruang dan Menimbulkan Banjir

SuaraSulsel.id - Kelanjutan proyek kereta api Barru-Makassar diprediksi bakal molor. Pemerintah Kota Makassar dan Balai Pengelolaan Kereta Api Sulawesi silang pendapat.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, sejak awal sudah mengusulkan agar konsep kereta api di Kota Makassar adalah elevated atau melayang.

Hal tersebut sudah disepakati bersama Kementerian Perhubungan sejak tahun 2015.

Pemkot Makassar sudah merancang tata ruang Kota Makassar dengan konsep elevated. Hal tersebut bahkan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Baca Juga: Macet Parah di Barombong, Pasangan Pengantin Dievakuasi Naik Sepeda Motor ke Gedung Pesta Pernikahan

"10 tahun dibahas ini. Lama sekali. Kita sudah sepakati secara bersama bahwa itu elevated, bukan di atas tanah (at grade). Makanya kami sudah rancang jalan arteri dalam tata ruang dan sudah disahkan oleh DPRD," ujar Danny Pomanto kepada wartawan, Senin, 18 Juli 2022.

Danny Pomanto mengaku tidak pernah menolak pembangunan kereta api di Makassar. Sejak awal dicanangkan, Pemkot Makassar paling mendukung.

Apalagi Makassar punya Makassar New Port (MNP). Jika ada kereta api, maka akan membangkitkan perekonomian.

Hanya saja, jalur rel diubah dua tahun terakhir. Balai Pengelolaan Kereta Api Sulawesi Selatan ternyata merubah jalurnya menjadi at grade secara diam-diam. Pemkot Makassar tidak tahu menahu.

"Kami tidak pernah menolak pembangunan kereta api. Yang kami tolak adalah desain jalur kereta api. Pemkot tidak dilibatkan (saat konsepnya diubah)," kata Danny Pomanto.

Baca Juga: Kawanan Pencuri Ratusan Ponsel Saat Idul Adha di Gorontalo Ditangkap Saat Tiba di Pelabuhan Makassar

Hal tersebut yang membuat Danny Pomanto meradang. Ia membandingkan Makassar dengan kota lainnya yang punya rel melayang.

Menurut Danny Pomanto, jika pembangunan rel di Kota Makassar tetap menggunakan konsep at grade, maka sebaiknya tidak usah dilanjutkan. Hal tersebut jelas melanggar aturan.

Pemkot Makassar sudah menetapkan konsep pembangunan kereta api lewat Perda RTRW. Namun, ia berharap usulannya tetap disetujui oleh Menteri Perhubungan.

"Masa Palembang, Medan, Bandung bisa elevated, kita tidak. Ini masalah Siri'na Pacce. Kalau tidak elevated, melanggar tata ruang," tegasnya.

Lebih Murah dan Cegah Banjir

Danny Pomanto mengaku sudah punya pertimbangan sejak awal kenapa Makassar mengusulkan jalur elevated. Selain menekan anggaran, konsep ini juga untuk menghindari banjir.

Danny Pomanto menjelaskan jika Balai Kereta Api tetap menggunakan konsep rel di tanah, maka daerah Lantebung, Mandai, dan sekitarnya akan dipastikan banjir.

Ia tak ingin Makassar seperti Kabupaten Barru yang banjir setiap tahun. Karena dampak dari rel proyek kereta api ini.

Biaya untuk pembangunannya juga akan lebih besar. Balai harus membebaskan lahan sekitar 60 meter dan membangun lebih banyak jembatan.

Dibanding jika menggunakan konsep elevated. Lahan yang dibutuhkan hanya 5 meter saja.

"Kalau rel di bawah tanah banyak persoalan karena akan banjir seperti di Barru. Biayanya juga lebih besar. Mereka harus bangun jembatan lebih banyak.
Ini akan menyengsarakan rakyat. Kami tidak mau seperti Barru. Sawah hancur karena banjir bandang," katanya.

"Kalau elevated biar pemkot yang bebaskan lahannya. Ada 5 meter (dibebaskan) nanti ditanggung APBD," lanjut Danny Pomanto.

Danny menduga Kepala Balai, Amanagappa bermain politik. Ia mengatur kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu untuk mengubah jalur rel.

Apalagi setelah ditelusuri, ternyata Balai menyetujui jalur elevated di Kabupaten Maros. Hanya demi menghindari gudang milik swasta.

"Di Maros dibikin elevated demi menghindari gudang swasta. Di Makassar mereka tidak mau, padahal untuk menghindari banjir. Ada apa?
masa gudang swasta dia ikuti, dia kasih naik (jalurnya). Saya curigai karena agak aneh ini keputusan," kata Danny.

Begitu pun untuk pembangunan stasiun. Pemkot Makassar mengusulkan dibangun di dekat pelabuhan, sementara Balai rencana membangun di pinggir jalanan kecil.

"Jadi saya sudah sampaikan ke Menteri. Carikan kepala Balai yang baik-baik sedikit," sebut Danny Pomanto.

Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman menambahkan, sejak 2015 Pemkot Makassar tidak pernah dimintai persetujuan soal konsep jalur kereta api. Apakah akan menggunakan elevated atau tidak. Balai mengambil keputusan secara sepihak.

"Nah, sekarang ini mereka mendesak untuk segera disahkan. Padahal sejak 2015 kami tidak pernah dimintai keterangan," kata Helmy Budiman.

Ia menerangkan, Balai kereta api juga harus membebaskan lahan sebesar 60 meter jika menggunakan at grade. Sementara warga enggan menjual lahannya setengah-setengah.

Hal tersebut akan menelan anggaran yang cukup besar. Dibandingkan jika membangun secara elevated, maka akan ditanggung oleh APBD.

DPRD Makassar Baru Tahu

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mengaku baru tahu soal masalah ini setelah mendapat aduan. Komisi C kemudian menggelar rapat dengar pendapat dengan Balai Kereta Api, Pemprov Sulsel, dan Pemkot Makassar.

Dari hasil RDP dibahas bahwa anggaran pembangunan kereta api akan ditarik oleh pemerintah pusat jika proyek tidak selesai hingga bulan Agustus.

"Mereka bilang kalau tidak dipakai sampai bulan Agustus, akan ditarik kembali ke pusat. Saya bilang tunggu dulu," katanya.

"Setelah dengar penjelasan Pemkot, kami akan dukung Pemkot karena ini sesuai dengan komitmen awal. Tetapi kalau ada proyek yang kok setengah-setengah, ya (tidak usah)," tegas legislator partai Nasdem itu.

Ketua Komisi C DPRD Makassar Adi Rasyid Ali menambahkan segera menggelar rapat kembali bersama instansi terkait. Ia berharap masalah ini menemui kesepakatan. Apalagi, ini adalah proyek strategis nasional.

"Lengkapi semua dokumen, kita buka-bukaan. Kita perlihatkan Perda, apakah ada kesepakatan elevated atau at grade. Pembangunan kami dukung tapi di balik kereta api ini ada apa?. Banyak kepentingan di balik proyek ini," ujar Adi.

Sikap Pemprov Sulsel

Pekan lalu, Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulsel membentuk tim kajian. Untuk melakukan analisis dan sekaligus rekomendasi atas penuntasan sisa lahan pembangunan rel Kereta Api (KA) untuk segmen E wilayah Maros-Makassar.

Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Fakhruddin, mengatakan jika tak ada aral melintang akhir Juli ini, Pemprov Sulsel akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan rel kereta api.

“Segmen E ini kan sebenarnya Maros Makassar. Namun yang bermasalah adalah Makassar, tapi dari tim kajian sudah melakukan rapat publik, konsultasi minta fatwa ke pusat, dan akhirnya jika semua lancar Juli ini kita tetapkan Penlok-nya,” ujar Fakhruddin, Jumat (15/7/2022).

Dia menegaskan bahwa kendati masih ada penolakan empat pihak atas lokasi pembangunan rel di Makassar, namun tim kajian sudah memutuskan bahwa akan menolak apa yang menjadi permohonan pihak terkait atas lahan.

Makanya, lanjut Fakhruddin, semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. “Jika ada yang khawatir bahwa Pemprov Sulsel tidak serius urus ini kelanjutan rel kereta api. Saya tegaskan kami serius, tim kajian bekerja dengan baik. Begitu SK penlok selesai, maka tanggung jawab selanjutnya ada pada Balai Perkeretaapian. Pusat yang melakukan pembangunan,” jelas Fakhruddin.

Ikhwal pernyataan Fakhruddin ini mencuat setelah muncul pernyataan dari Anggota DPR RI Irwan Aras yang menyatakan bahwa ada ketidakseriusan Pemprov Sulsel dan pemkab dan pemkot setempat.

Menurutnya, menyangkut kereta api itu program strategis nasional (PSN).

“Tentu kita serius untuk mendukung program ini,” tambah Fakhruddin.

Sekadar diketahui, total panjang segmen E yang dilalui rel kereta api untuk wilayah Kota Makassar 9,3 km, dan wilayah Maros 4,9 km dengan luas keseluruhan segmen e adalah 83,94 Ha.

Jika segmen e ini selesai, maka seluruh insfrastriktur rel Makassar - Parepare akan rampung.

“Dan pembangunan ada pada pusat,” katanya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing