SuaraSulsel.id - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mengingatkan perlunya inovasi di sektor pertanian secara besar-besaran. Dalam rangka menghadapi potensi krisis pangan yang diprediksi terjadi akibat dampak kejadian global.
"Kita harus segera melakukan inovasi besar-besaran dalam bidang pertanian. Jika tidak, kita tak akan bisa menghadapi dinamika perubahan global yang mengancam ini," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu 26 Juni 2022.
Menurut Fadli, kalangan petani di berbagai daerah tidak boleh dibiarkan hidup dengan “teknologi pasrah” seperti yang selama ini berjalan.
Petani, menurut dia, tak mungkin melakukan perubahan atau inovasi itu sendirian. Sehingga pemerintah harus campur tangan sangat besar untuk melahirkan inovasi-inovasi baru itu.
Baca Juga: Sekprov Sulsel Perkenalkan Program Mandiri Benih ke Menteri Pertanian
Fadli berpendapat bahwa kebijakan pangan nasional ke depannya selayaknya tidak bisa lagi menggunakan pendekatan petugas pemadam kebakaran, yaitu jika ada krisis harga, baik jatuh maupun melonjak, atau krisis stok, baru kemudian ada ‘treatment’ atau kebijakan khusus yang dilakukan.
Ia mencontohkan, secara kasuistik, kenaikan harga cabai yang terjadi dalam satu bulan terakhir ini memang dipicu dua faktor, yaitu faktor perubahan iklim, serta faktor tanah, di mana banyak lahan tanaman cabai yang mengalami kerusakan di mana tak semua petani cabai bisa mengatasinya.
"Ada faktor kendala modal, pengetahuan dan keterampilan, sehingga petani cabai kita tak bisa mengatasi persoalan ini," paparnya.
Pemerintah, menurut Fadli, harus menempatkan kasus lonjakan harga cabai ini di dalam kerangka isu ancaman ketersediaan pangan secara global, terlebih karena sesudah pandemi COVID-19, yang telah mempengaruhi pasokan dan harga pangan dalam dua tahun terakhir, kini muncul persoalan baru yang juga telah mempengaruhi rantai pasok pangan secara global, yaitu perang Rusia - Ukraina.
Menurut data FAO (The Food and Agriculture Organization) dan Bank Dunia, lanjutnya, gangguan rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina ini telah menyebabkan lonjakan harga pangan di seluruh dunia.
Untuk mengamankan stok pangan nasional, saat ini sejumlah negara telah mengeluarkan kebijakan menghentikan ekspor pangan. Pembatasan ekspor komoditas semacam itu akan semakin membuat harga pangan global kian meroket, sehingga akan mempersulit akses negara-negara importir pangan.
Berita Terkait
-
Terobosan Pertanian: Teknologi Hemat Air & Burung Hantu Jadi Andalan Dongkrak Produksi Padi
-
Mentan Amran: Wapres Gibran Dukung Penuh Pemberantasan Mafia Beras, Teguran Terjadi di Masa Lalu
-
Prabowo Beri 1.000 Burung Hantu Demi Tingkatkan Produksi Pertanian, Menteri PU: Terima Kasih!
-
Kementan Tegaskan Komitmen Jokowi dan Prabowo serta Para Wapres Dukung Mentan Berantas Mafia Pangan
-
Sikat Mafia Beras, Menteri Pertanian Cerita Dulu Sempat Ditegur Wapres: Ada Pemimpin Besar di Sana
Terpopuler
- Sama-sama Bermesin 250 cc, XMAX Kalah Murah: Intip Pesona Motor Sporty Yamaha Terbaru
- Robby Abbas Pernah Jual Artis Terkenal Senilai Rp400 Juta, Inisial TB dan Tinggal di Bali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- Profil Ditho Sitompul Anak Hotma Sitompul: Pendidikan, Karier, dan Keluarga
- 7 Rekomendasi Sabun Pemutih Wajah, Harga Terjangkau Kulit Berkilau
Pilihan
-
Djenahro Nunumete Pemain Keturunan Indonesia Mirip Lionel Messi: Lincah Berkaki Kidal
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Layar AMOLED Terbaik April 2025
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V50 Lite 4G vs vivo V50 Lite 5G, Serupa Tapi Tak Sama!
-
PT LIB Wajib Tahu! Tangan Dingin Eks Barcelona Bangkitkan Liga Kamboja
-
Pembayaran Listrik Rumah dan Kantor Melonjak? Ini Daftar Tarif Listrik Terbaru Tahun 2025
Terkini
-
Lokasi Judi Sabung Ayam di Kabupaten Gowa Dibakar
-
Wakil Presiden yang Tegur Menteri Pertanian Amran Sulaiman: Jusuf Kalla atau Ma'ruf Amin
-
Wagub Sulsel Kagum! PT Vale Buktikan Tambang Bisa Jadi Penjaga Bumi
-
BRI Dukung Batik Tulis Lokal Lamongan Menjangkau Pasar Global
-
Puskesmas Toraja Utara Diduga Tolak Jemput Pasien Kritis, Ini Kata Dinas Kesehatan