SuaraSulsel.id - Komisi Informasi (KI) Sulsel akan menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi di tingkat desa, pada Bulan November 2022 mendatang. Rencananya, tahapan monev akan dimulai pada akhir Juni 2022.
Anggota KI Sulsel Fauziah Erwin mengatakan, pemerintah desa merupakan salah satu badan publik yang akan menjadi sasaran monev KI Sulsel. Karena itu, ia berharap dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulsel.
"Kami harap, Dinas PMD Sulsel bisa bersurat ke pemerintah kabupaten untuk mengirimkan dua desa yang menurut mereka terbaik dalam keterbukaan informasi," kata Fauziah, saat bertemu dengan Kasubag Program Dinas PMD Sulsel, AM Akbar, di Kantor Dinas PMD Sulsel, Senin, 20 Juni 2022.
Ia mengungkapkan, desa-desa tersebut kemudian akan diseleksi oleh tim penilai, dan 10 desa terbaik akan diundang untuk presentasi. Tim penilai juga akan mengupayakan untuk dilakukan visitasi atau kunjungan lapangan, untuk memastikan data yang dipresentasikan sama dengan yang terjadi di lapangan.
Baca Juga: Hadir di Rakernas DPP PAPDESI, Ganjar Bahas Konsep Desa Kembar
"Harapan kami, semangat desa mengikuti monev tidak luntur, dan minimal sama seperti tahun lalu. Kami juga akan melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan monev, dan mohon support dari Dinas PMD," ujar Fauziah.
Komisioner KI Sulsel lainnya, Benny Mansyur, berharap, Dinas PMD Sulsel juga bisa terlibat dalam monev, dengan bergabung dalam tim penilai. Ia juga mengusulkan agar sinergitas antara KI dan Dinas PMD Sulsel bisa dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).
Sementara, Kasubag Program Dinas PMD Sulsel, AM Akbar, mengatakan, pihaknya siap mensupport dan bersinergi dengan KI Sulsel dalam monev tersebut. Namun, ada sejumlah hal yang harus menjadi pertimbangan. Diantaranya, ada sejumlah desa yang masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt), kepala desa baru, hingga masih proses Pilkades.
"Di Bulukumba, ada sejumlah desa yang masih dijabat Plt. Kemudian di Bone, Pangkep, dan Takalar, kepala desanya baru dilantik. Di Luwu Utara, masih sementara proses Pilkades," ungkap Akbar.
Baca Juga: Menkominfo Lantik Tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2022- 2026
Berita Terkait
-
Kades Geruduk Gedung DPR RI Tuntut Jabatan 9 Tahun, Diprotes Publik: Gila Jabatan
-
DPR Raih Penghargaan 3X Berturut-turut dari KIP
-
Raih Penghargaan dari KIP, Prabowo Konsisten Ingin Gerindra Terus Beri Pelayanan Terbaik untuk Publik
-
Menangkan Sengketa di KIP, ICW Sebut Kemendagri Belum Penuhi Keterbukaan Soal Pj Kepala Daerah
-
Pemerintah Desa Diharapkan Mampu Menjadi Sentra Ekonomi Baru
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bau Badan Rayyanza Sepulang Sekolah Jadi Perbincangan, Dicurigai Beraroma Telur
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Kinerja Cemerlang BRI: Sunarso Dedikasikan Penghargaan The Best CEO untuk Insan BRILiaN
-
Lari Bareng di Bali Bisa Borong Hadiah Ratusan Juta
-
KPR BRI Property Expo 2024 Goes to Ciputra Surabaya, Banyak Hadiah dan Hiburan Menarik
-
Apakah Garmin Venu 3 Memiliki Layar Sentuh? Temukan Jawaban Beserta Fitur-Fitur yang Dimilikinya
-
Sosok Kasatreskrim AKP Ryanto Ulil Anshar Yang Ditembak Mati Rekannya Sendiri