SuaraSulsel.id - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik mengaku kesal dengan sejumlah pejabat OPD yang dianggap tidak bisa secepatnya merealisasikan anggaran pembangunan untuk masyarakat.
Ia mengatakan akan segera membentuk tim percepatan realisasi anggaran pembangunan, agar secepatnya pembangunan dirasakan masyarakat Sulbar.
Untuk itu, Akmal Malik meminta masukan dan saran dari DPRD Sulbar untuk memaksimalkan kinerja organisasi OPD pemerintah Sulbar dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Pemerintah Sulbar dan DPRD Sulbar akan menjalin komunikasi yang baik dan harmonis demi untuk mensukseskan pembangunan di Sulbar," kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik di Mamuju, Jumat (10/6/2022).
Ia mengatakan, masukan dan saran dari DPRD Sulbar akan diminta dan sangat penting untuk memaksimalkan pengawasan kinerja organisasi OPD Pemerintah Sulbar dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurut dia, pemerintah telah melakukan evaluasi terkait realisasi dan serapan anggaran yang dilaksanakan OPD, agar pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
"Pemerintah ingin memastikan program pembangunan berjalan cepat, dan anggaran untuk pembangunan harus direalisasikan cepat agar dapat dirasakan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar, Suraida Suhardi mengatakan, DPRD Sulbar juga akan tetap bersama pemerintah dalam memastikan agar APBD Sulbar dapat dirasakan masyarakat.
"DPRD Sulbar juga berharap perencanaan pembangunan lebih terarah dan pembangunan cepat dilaksanakan agar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, sehingga akan bersama pemerintah memaksimalkan pengawasan pembangunan," katanya. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Polemik Kunjungan Dinas Sosial Kabupaten Bogor ke Bali, Boros atau Kebutuhan?
-
Bansos di Jakarta Merosot Selama 2 Tahun, Legislator PKS Suhud Curiga Dipolitisir: Masalah Ini Harus Clear!
-
Demi Sukseskan Program 3 Juta Rumah untuk MBR, DPRD DKI Komitmen Beri Dukungan Penuh
-
Usut Aset Tersangka dan Mekanisme Dana Hibah, 8 Anggota DPRD Jatim hingga Staf Dewan Diperiksa KPK
-
Komitmen Berkelanjutan, Pemkot Surabaya Wujudkan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
Harga Emas Antam Terbang Tinggi Jelang akhir Pekan, Tembus Rp1.520.000/Gram
-
Dinilai Hina Janda, Ridwan Kamil Kena Semprot Susi Pudjiastuti: Mau Omong Apa?
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Tax Amnesty Dianggap Kebijakan Blunder, Berpotensi Picu Moral Hazard?
Terkini
-
Dikenal Religius, Oknum Dosen Unhas Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
-
Memanas! Dua Mantan Wali Kota Parepare Saling "Buka Aib" di Rapat Komisi II DPR RI
-
Bye-bye Stadion Mattoanging, Welcome Stadion Sudiang 2025!
-
Polri Tegaskan Netralitas di Pilkada 2024, Ancam Tindak Tegas Anggota yang Berpolitik Praktis
-
Jumlah Pemilih, TPS, dan Titik Rawan Pilkada Sulsel 2024