Pemprov Sulbar Diminta Segera Percepat Pendaatan Akibat Gempa

SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) diminta mempercepat pendataan rumah warga yang rusak akibat gempa berkekuatan 5,8 magnitudo di daerah itu agar dapat segera menerima bantuan.

"Kami berharap agar Pemprov Sulbar dan Kabupaten Mamuju serta Majene dapat mempercepat pendataan rumah warga yang rusak akibat gempa 5,8 magnitudo kemarin," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, di Mamuju, Kamis (9/6/2022).

Untuk gempa di Sulbar diperlukan aksi tanggap darurat dan salah satu fungsinya, mendata rumah rusak akibat gempa agar dapat ditangani dan diberikan bantuan.

Menurut dia, pada gempa 6,2 magnitudo 15 Januari 2021, masih terdapat 16 ribu rumah warga yang rusak dan akan diberikan bantuan tahap II di Kabupaten Mamuju dan Majene.

Baca Juga: Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik: Masyarakat Perlu Edukasi Bencana Alam

Sedankan pada gempa 5,8 magnitudo pada 8 Juni 2022, masyarakat yang rumahnya terdampak gempa akan didata sebagai korban terdampak gempa pada tahap III.

"Pendataan rumah warga yang rusak tahap III ini, harus dipercepat, karena akan diupayakan penyaluran bantuan perbaikan rumahnya, juga dipercepat bersamaan dengan penyaluran bantuan gempa tahap II di atas, baik itu di Kabupaten Mamuju maupun di Majene," katanya.

Sampai saat ini BNPB pusat telah menyalurkan bantuan logistik dan makanan siap saji serta kebutuhan warga di pengungsian lainnya, untuk para pengungsi gempa 5,8 magnitudo ini.

Diharapkan agar warga yang rumahnya tidak rusak dapat kembali dan mendirikan tenda darurat di rumah masing-masing.

Sementara itu penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, pihaknya telah membentuk satgas penanggulangan bencana gempa 5,8 magnitudo dan juga berharap agar pendataan rumah warga yang rusak dapat dipercepat.

Ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mamuju dan Majene dalam penanggulangan gempa ini.