Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik: Masyarakat Perlu Edukasi Bencana Alam

SuaraSulsel.id - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengemukakan masyarakat setempat perlu mendapatkan edukasi tentang bencana alam agar mampu menghadapinya dengan baik, karena daerah setempat tergolong rawan bencana.

"Masyarakat Sulbar masih dihantui peristiwa gempa 15 Januari 2021, sehingga panik dan mengungsi di ketinggian di Kota Mamuju, ketika terjadi gempa 5,8 magnitudo ini (8/6)," katanya di Mamuju, Kamis 9 Juni 2022.

Ia mengatakan hal itu saat menerima Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto untuk meninjau pengungsi gempa di daerah itu.

Ia menyebut Sulbar merupakan wilayah yang seringkali dilanda bencana alam, seperti gempa banjir dan tanah longsor.

Baca Juga: BNPB: Sebanyak 17 Orang Luka dan 70 Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Bumi di Mamuju

Hingga saat ini, ujar dia, masyarakat Sulbar masih trauma akibat gempa pada 15 Januari 2021. Ribuan masyarakat setempat berada di sejumlah tempat pengungsian untuk menghindari gempa susulan.

Ia juga menilai kehadiran Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ke daerah itu memberikan kekuatan bagi masyarakat Sulbar dalam menghadapi bencana.

"Kehadiran kepala BNPB pusat yang mengunjungi ribuan pengungsi di Stadion Manakarra Mamuju akan menjadi kekuatan dan semangat serta harapan bagi masyarakat menghadapi bencana gempa ini," katanya.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pihaknya telah memantau perkembangan dampak gempa yang berpusat di Mamuju dengan magnitudo 5,8 pada Rabu (8/6).

Gempa susulan, katanya, terjadi empat kali dan getarannya sudah menurun sehingga masyarakat diminta tidak panik karena kondisi sudah terkendali.

Baca Juga: Bencana Gempa Mamuju Ditetapkan Berstatus Tanggap Darurat Hingga 14 Juni 2022

"Pemerintah berharap agar pengungsi dapat mulai kembali ke rumah masing-masing, dengan mendirikan tenda di rumah masing masing," katanya.

Ia berharap pemda setempat melakukan validasi data dampak gempa di Mamuju guna penanganan lebih lanjut.

"Pemerintah Sulbar diminta melakukan pendataan korban luka, rumah rusak, ataupun fasilitas pemerintah, agar dapat ditangani, pemerintah juga akan berupaya agar Sulbar yang rawang bencana dapat memiliki budaya sadar bencana," katanya.

Ia meminta satuan tugas (satgas) tanggap darurat bencana gempa Mamuju segera dibentuk, untuk mempercepat penanganan dampak bencana itu.

BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp1 miliar untuk penanganan dampak bencana di Sulbar. Bantuan tersebut di antaranya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulbar Rp250 juta. Polda Sulbar Rp100 juta, Korem 142 Tatag/Mamuju Rp150 juta, dan Pemerintah Kabupaten Mamuju serta Majene, masing masing Rp Rp250 juta. (Antara)