Unjuk Rasa Tolak Penjabat Bupati Buton Selatan Ricuh, Massa Kejar Anggota DPRD yang Tolak Tanda Tangan

SuaraSulsel.id - Unjuk rasa menolak Pejabat Bupati Buton Selatan La Ode Budiman di Kantor DPRD Buton Selatan berlangsung ricuh.

Mengutip Telisik.id -- jaringan Suara.com, peserta aksi marah dengan sikap Anggota DPRD La Hijira. Karena menolak menandatangani dukungan terhadap tuntutan massa.

Massa membanting meja dan mendatangi anggota DPRD dari partai Golkar itu. Aksi tersebut kemudian membuat demonstran lainnya ikut membanting meja sidang.

Suasana pun semakin tak terkendali. Beruntung, porsenil Satpol PP yang sejak awal mengawal jalannya aksi berhasil mengamankan kericuhan.

Baca Juga: Ali Mazi Dikabarkan Tidak Mau Melantik Pj Bupati Muna Barat dan Pj Bupati Buton Selatan Pilihan Mendagri

Kericuhan kembali terjadi, ketika La Hijira memutuskan untuk meninggalkan jalannya pertemuan.

Massa yang geram kemudian kembali mengejar mantan Ketua Pansus DPRD Buton Selatan itu. Aksi saling kejar hingga keluar kantor pun terjadi.

Aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap mantan Bupati Buton Selatan, La Ode Arusani yang dianggap gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pengunjuk rasa mengatakan, hampir setiap minggu pelantikan pejabat dilakukan. Bahkan terdapat beberapa Kepala Dinas hanya menjabat selama tiga hari.

Tak hanya itu, jabatan-jabatan pada lingkup birokrasi maupun non birokrasi dijabat oleh istri, anak, adik, ipar dan sepupu Arusani.

"Kalau saudara Arusani itu 100, jangan harap bapak-bapak ini (anggota DPRD), akan duduk di sini. Makanya kami jenuh kalau iparnya (La Ode Budiman) yang jadi Pj di Busel ini," terang salah satu peserta aksi perwakilan Kecamatan Sampolawa, Azwan.

Baca Juga: Tolak Pungli, Guru di Buton Selatan Dikeroyok Preman

Berbeda dengan La Ode Aliyamin. Kata dia, sejak proses seleksi Sekda, La Ode Budiman juga belum layak menduduki jabatan itu. Bagaimana tidak, dirinya belum melampaui dua tahun menjabat sebagai pejabat eselon dua atau kepala dinas.

"Kasus ini masih bergulir. Seharusnya ada dulu kepastian hukum baru Mendagri bisa menunjuk dia sebagai Pj," terangnya.

Tuntutan massa ini mendapat respon baik dari 11 anggota dari 20 anggota yang hadir. Mereka diantaranya, Wakil Ketua, Aliadi (Hanura), La Opo (PKB), Wa Kodu (PPP), La Ode Amal (Hanura) Ashadin (Nasdem), Alyamin (Demokrat), La Hijira (Golkar), La Nihu (Golkar), La Ishaka (Hanura), Lismayarti (PKS) dan La Saali (Hanura).

Mereka bersepakat melanjutkan hasil pertemuan DPRD bersama rakyat ke gubernur dan Kemendagri perihal menolak La Ode Budiman yang tidak lain adalah Sekda Busel menjabat sebagai Pj.

"Jadi jumlah anggota DPRD yang menolak berjumlah 12 orang. Karena Aliyamin (Demokrat) dan Arlin (Demokrat) sudah sampaikan bahwa mendukung penolakan itu," tutup Aliadi.

Sebelum membubarkan diri, massa melakukan sidak di Rujab Bupati Buton Selatan yang terletak di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga. Mereka ingin membuka atribut mantan Bupati Arusani yang masih terpajang.