7 Daerah di Sulawesi Tenggara Akan Dipimpin Penjabat Sementara, Termasuk Kota Kendari

SuaraSulsel.id - Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, mengatakan tujuh kepala daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022. Sehingga secara otomatis akan dijabat oleh penjabat sementara.

"Dari daerah yang akan mengalami kekosongan pimpinan itu oleh Bapak Gubernur, H Ali Mazi telah melakukan pengusulan nama-nama ke Kemendagri," ucap Pj. Sekda Sultra Asrun Lio di Kendari, Minggu 15 Mei 2022.

Ia mengakui, tidak dapat mengungkapkan satu persatu nama yang diusulkan tersebut, sebab untuk setiap daerah terdapat lebih dari satu nama yang diusulkan.

Ia menyebutkan, tujuh daerah itu adalah Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan, dan Muna Barat.

"Yang jelasnya, Bapak Gubernur telah mengusulkan nama-nama tersebut dan sekarang tinggal menunggu hasil dari Kemendagri. Jadi belum ada satu nama pun yang dikeluarkan karena semua masih berproses," terang Asrun yang juga Kadis Dikbud Sultra.

Lepas dari pengusulan nama-nama pejabat sementara tersebut, Pj Sekda Provinsi Sultra ini menerangkan, jika dalam tahun 2022 ini terdapat sekitar tujuh daerah yang akan mengalami kekosongan, yakni Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan, dan Muna Barat berakhir pada 22 Mei 2022.

Kemudian menyusul Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara yang berakhir pada Bulan Agustus. Terakhir Kota Kendari berakhir pada Bulan Oktober Tahun 2022.

"Dari ketujuh daerah tersebut, tiga di antaranya telah dilakukan pengusulan Pj ke pemerintah pusat. Adapun nama-nama yang keluar nantinya dari hasil proses di Kemendagri, tentunya tidak akan lepas dari nama-nama yang telah diusulkan oleh Bapak Gubernur Sultra," katanya.

Ia berpesan kepada semua pihak, untuk sabar menunggu hasil pengusulan nama-nama tersebut dan tidak termakan oleh informasi yang tidak jelas.

Baca Juga: Wali Kota Kendari Minta Masyarakat Tidak Panik Dengan Hepatitis Akut Pada Anak

Pembina Kerukunan Keluarga Baubau Buton (KKBB) Provinsi Sultra ini juga meminta kepada semua pihak, untuk tidak meneruskan informasi-informasi yang tidak jelas asal sumbernya. (Antara)