SuaraSulsel.id - Dosen Ilmu Politik Ferry Daud Liando menyampaikan materi tentang pengaruh politik identitas pada Pemilu di Kantor Bawaslu Sulawesi Utara, Jumat 6 Mei 2022.
Mengutip Beritamanado.com -- jaringan Suara.com, menurut Ferry Liando, politik identitas telah menjadi fenomena. Tetapi tidak hangat dipersoalkan. Karena motifnya tentang perjuangan kemanusiaan.
Semisal perjuangan kaum perempuan, buruh, dan keolompok etnik atau agama tertentu. Dalam pembentukan daerah otonom baru serta sejumlah partai politik berbasis keagamaan.
Singkatnya, kata Liando, sebuah gerakan berlandaskan identitas dapat disebut politik identitas.
“Awalnya politik identitas merupakan alat perjuangan politik membela kepentingan kelompok akibat penindasan dan ketidakadilan. Besaran UMP yang setiap tahun naik tidak terlepas dari perjuangan para serikat buruh seperti SBSI dan organisasi lain,” terang Liando.
Ia mengatakan, kebijakan affirmative action 30 persen jumlah perempuan di DPRD, Parpol, dan penyelenggara pemilu tidak lepas dari perjuangan para aktivis perempuan.
Bahkan, berdirinya Kabupaten Minahasa Selatan merupakan perjungkan etnik Tountemboan.
Mulai Menakutkan
Bagi Liando, politik identitas di Indonesia mulai berubah drastis bahkan kian menakutkan. Menyatukan yang serupa, dan memisahkan yang berbeda.
Baca Juga: Dosen Unismuh Makassar: Banyak Elit Politik Suka Bagi Sembako Tapi Tidak Ada Idenya
“Kita adalah kita dan mereka adalah mereka dan kita berbeda. Mereka bukan yang lebih baik dari kita. Politik identitas seakan menjadi senjata memainkan sentimen agama, etnis, ras, dan gender untuk menggolkan agenda-agenda politik,” tegasnya.
Liando menuturkan, politik identitas menjadi salah satu strategi kelompok-kelompok politik dalam memenangkan kompetisi.
Modusnya adalah menyadarkan komunitas tertentu seolah-olah kelompok itu telah tertindas dan diperlakukan secara tidak adil.
Lanjut Liando, tema-tema kebencian makin menggelorakan semangat kelompoknya bersatu dan melawan.
Dikatakan, sikap politik pemilih akhirnya tidak lagi memilih berdasarkan kualitas calon. Melainkan dipengaruhi oleh kesamaan identitas calon dengan pemilih itu.
“Keputusan memilih bukan karena atas dasar kesenangan pada calon yang dipilih. Tetapi karena calon yang lain berbeda identitas dengannya. Tentu ini menjadi berbahaya bagi demokrasi elektoral kedepan,” terangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Masuk Kategori Cukup Bebas, Sulsel Jadi Sorotan dalam Rakor Kemerdekaan Pers di Makassar
-
Tanpa Antre di Saudi! Jemaah Haji Embarkasi Makassar Kini Bisa Langsung ke Hotel
-
Andi Sudirman Canangkan Kota Parepare Pusat Pertumbuhan Baru Sulsel
-
Wow! Hampir 50 Persen Penduduk Sulsel Masuk Kategori Penerima Bansos
-
Proyek PSEL Makassar Rp3 Triliun Terancam Gagal, Investor Ancam Bawa ke Arbitrase Internasional