Pengusaha Papua Kesal, Mau Kerja Proyek Pemerintah Harus Dapat Persetujuan Anggota DPRD

SuaraSulsel.id - Oknum Anggota DPRD Jayapura dituding mempersulit pengusaha asli Papua. Karena selalu melakukan intervensi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mengutip KabarPapua.co -- jaringan Suara.con, Fraulin Sokoy, pengusaha perempuan asli Papua mengaku kecewa. Menurut dia, kondisi ini telah berlangsung cukup lama. Hingga harus segera dihentikan.

“Setiap kali kami datang ke dinas untuk memasukkan profil kami meminta pekerjaan, mereka menyampaikan bahwa pekerjaan ini adalah pokok pikiran (pokir) dewan. Sehingga harus berkoordinasi dengan anggota dewan yang bersangkutan dulu, kalau dibilang kerja baru kami berikan,” terang Fraulin kepada wartawan di Sentani, Selasa 22 Februari 2022.

Ia berharap agar pekerjaan yang telah dianggarkan tidak lagi diintervensi. Sehingga dinas-dinas terkait dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga: Minta Permenaker JHT Dicabut, Politikus PKS Sebut Pemerintah Menahan Hak Yang Dimiliki Rakyat

Sebab, menurutnya, jika tidak hal tersebut tidak dilakukan, maka pengusaha asli Papua di Jayapura gagal untuk diberdayakan.

Sementara itu, Daniel Yoku, pengusaha asli Papua lainnya menyampaikan, DPRD mempunyai tiga fungsi yang wajib dilaksanakan. Tetapi tidak untuk mengatur pokir dan menentukan pihak yang berhak mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Jayapura.

“Kalau ternyata mereka melaksanakan tugas diluar dari fungsi mereka, maka kami akan mengusulkan kepada partai pengusung yang bersangkutan untuk segera mengevaluasi kinerjanya,” ujar Daniel Yoku.

Yoku menyebut, aksi nakal dari oknum anggota dewan tidak bisa dibenarkan. Bahkan tindakan itu sudah termasuk telah merampas hak-hak pengusaha Papua yang sebenarnya ikut memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura.

Menanggapi hal itu, Ketua BPC Gapensi Kabupaten Jayapura, Barnabas Janggroserai mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Padahal, DPRD adalah mitra dari pengusaha.

Baca Juga: Tolak Permenaker JHT, Buruh di Sumut Bakal Geruduk DPRD dan BPJS Besok

Untuk itu, ia berharap agar kondisi tersebut tidak terulang lagi.