Pembina Pusat Studi dan Analisis Data Provinsi Sulawesi Tenggara Ungkap Alasan Ibu Kota Negara Tidak Laik Dipindahkan

Maka klaim bahwa ibukota baru juga relatif aman dari gempa juga dibantah oleh BMKG. Menurut lembaga itu, di Kalimantan terdapat banyak sumber gempa, seperti Sesar Meratus, Sesar Mangkalihat, Sesar Tarakan, Sesar Maratua, Sesar Sampurna, dan Sesar paternoster.

Bahkan, kata dia, dalam kajian Rapid Kajian Hasil Lingkungan Strategis (KHLS) disebutkan ada empat masalah utama di wilayah ibukota baru, yaitu suplai air baku yang terbatas, wilayah Ibu Kota Negara dan sekitarnya merupakan habitat beberapa spesies kunci, adanya 109 lubang tambang yang memerlukan penanganan lebih lanjut, dan memiliki ecological footprint tinggi.

"Dengan semakin pesatnya pembangunan di kawasan tersebut baik yang direncanakan oleh pemerintah maupun swasta, maka kerusakan ekologi di wilayah Ibukota baru akan semakin parah," ujarnya.

Ketiga, bahwa pemindahan IKN merupakan proyek yang sarat dengan kepentingan para pemilik modal. Kepentingan pemilik modal dapat diuntungkan dalam beberapa bagian.

Baca Juga: Soal IKN Nusantara, Politisi PKS: Ibarat Mau Buka Warung tapi Lapak Masih Punya Orang Lain

"Di mana yang pertama yakni dalam kompensasi lahan. Kedua, pemilik modal juga akan mendapatkan keuntungan besar dari pembangunan berbagai sarana dan prasarana di IKN. Ketiga, pemilik modal juga akan mendapatkan keuntungan dari penyewaan dan penjualan aset-aset negara yang strategis di kawasan DKI Jakarta saat ini," katanya.

Sedangkan alasan keempat, kata dia, pelibatan pihak asing dalam pembangunan IKN akan merugikan Indonesia, bukan hanya dari aspek ekonomi namun juga akan menghilangkan kedaulatan negara.

Besarnya ruang yang diberikan pemerintah kepada investor asing begitu sangat luas mulai dari konsep desain hingga pembiayaan infrastruktur.

Sehingga dengan jatuhnya berbagai investasi ke pihak asing tersebut, maka bukan hanya akan menguntungkan mereka secara ekonomi, namun juga berbagai informasi mengenai strategi pengembangan IKN yang menjadi jantung pemerintah Indonesia ke depan akan sepenuhnya dalam genggaman pihak asing.

"Keterlibatan mereka (asing) juga berpotensi menitipkan berbagai kepentingan mereka, bukan hanya modal, tetapi juga pengadaan barang dan jasa, serta tenaga kerja, sebagaimana yang dilakukan China pada berbagai proyeknya di Indonesia," lanjutnya.

Baca Juga: IKN Diprediksi Bakal Banyak Masalah, Pengamat Minta Jokowi Lakukan Ini

Lebih jauh lagi, IKN dapat menjadi lahan baru pendirian properti yang dapat dikuasai oleh warga negara asing yang jumlahnya semakin meningkat seiring dengan menjamurnya investasi mereka di negara ini.