SuaraSulsel.id - Wali Kota Bitung Maurits Mantiri melakukan sidak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemkot Bitung, Selasa (18/01/2022).
Mengutip BeritaManado.com -- jaringan Suara.com, kedatangan Wali Kota Maurits menindaklanjuti laporan masyarakat. Terkait dugaan pungutan liar atau Pungli yang masih terjadi di kantor layanan pemerintah itu.
“Saya sudah berapa kali mengingatkan jangan Pungli, berdosa,” kata Wali Kota dengan nada marah.
“Saya sakit hati kalian buat begini. Kami berusaha memperbaiki data tapi malah lakukan Pungli,” katanya dengan nada tinggi.
Kejaksaan kata dia, sudah berulang kali mengingatkan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat jangan sekali-kali meminta imbalan karena itu bisa diartikan Pungli.
“Ini terakhir saya datang di kantor ini, berikut kalau masih tetap ada Pungli silakan resikonya ditanggung sendiri, ditangkap aparat hukum,” katanya.
Mauritspun meminta masyarakat yang menjadi korban dugaan Pungli masuk ke kantor menunjuk staf Dukcapil yang melalukan praktek itu.
Diduga Calo Bernama Sely
Dan dari pengakuan warga itu, oknum yang meminta sejumlah uang untuk pengurusan administrasi kependudukan bernama Sely.
Baca Juga: Ingin Seperti Ghozali, Marak Akun Jual Foto Selfie Pegang KTP Jadi NFT di OpenSea
“Yang mana nama Sely. Mana staf yang nama Sely,” tanya Maurits.
Rupanya, nama yang dicari Wali Kota bukanlah ASN atau THL. Melainkan warga yang diduga menjadi calo. Menawarkan jasa pengurusan administrasi kependudukan di Dukcapil.
“Kalian masih melayani calo? Atau ada staf yang bekerjasama dengan calo di sini. Coba bagian penerimaan berkas jangan layani jika berkas tidak sesuai dengan orang yang datang mengurus, cek baik-baik,” katanya.
Kecuali kata dia, yang datang ASN atau orang yang dikenal dengan tujuan membantu warga untuk pengurusan administrasi.
“Calo yang terima uang, kalian yang kena imbasnya. Jadi stop layani calo, biarkan masyarakat yang mengurus langsung,” katanya.
Dari informasi, nama Sely yang disebut-sebut sebagai calo meminta biaya mulai dari Rp200 ribu hingga Rp1 juta untuk pengurusan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- 9 Tinted Sunscreen untuk Samarkan Noda dan Ratakan Warna Kulit
- 4 Shio Paling Beruntung 8 November 2026: Macan hingga Babi Panen Hoki dan Rezeki
- Tak Bela Gibran di Deklarasi Buruh, Said Iqbal: Masa Kami Bela yang Tak Diserang?
Pilihan
-
Panda Nababan, Politikus Senior PDI Perjuangan Meninggal Dunia di Rumahnya
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
Terkini
-
Anak dan Cucu Pahlawan Nasional Bisa Dapat Tunjangan Rp50 Juta, Ini Syarat dan Caranya!
-
Gubernur Sulsel Siapkan Hadiah Rp1 Miliar untuk Tiga Juara Umum PORPROV 2026
-
BRI Bukukan Laba Rp48,2 Triliun di Triwulan III 2026, Pertegas Peran bagi Negeri
-
Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Sah Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Bibit Nanas
-
Gubernur Sulsel Larang Vape, Racun dan Obat Bius Ini Diam-diam Masuk ke Paru-Paru