Sambut 2 Juta Mobil Listrik di Indonesia, PLN Luncurkan 6 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum

SuaraSulsel.id - PT PLN (Persero) meluncurkan enam stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) secara serentak di wilayah Indonesia timur, tepatnya di Manado, Kendari, Ambon, Labuan Bajo, Mataram, dan Jayapura.

SPKLU PLN itu diresmikan secara virtual oleh Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (Sulmapana) Adi Priyanto di enam lokasi berbeda di Indonesia timur, Senin 17 Januari 2022.

“Infrastruktur ini diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi perkembangan penggunaan Electric Vehicle (EV) di Indonesia,” kata Adi Priyanto.

Ia menjelaskan percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) akan mendukung penurunan impor BBM dan ketahanan energi nasional. Di wilayah kerja PLN Regional Sulmapana sendiri, terdapat 10 SPKLU yang sudah beroperasi.

Baca Juga: PT Vale Indonesia Mulai Gunakan Mobil Listrik di Lokasi Tambang

“Ditargetkan di Indonesia akan ada 2 juta mobil listrik, 13 juta unit motor listrik, dan 30 ribu SPKLU pada tahun 2030," ujar Adi.

Pada saat bersamaan, Gubernur Sulawesi Tenggara H Ali Mazi dan General Manager PLN UIW Sulselrabar Awaluddin Hafid juga meresmikan langsung SPKLU PLN pertama di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sulawesi Tenggara H Ali Mazi mengucapkan terima kasih atas dukungan PLN selama ini. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu penghasil sumber daya alam nikel terbesar di Indonesia, yang mana nikel menjadi bahan baku pembustan baterai untuk kendaraan listrik.

"Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) maka kita harus dukung penggunaan kendaraan listrik.

Selain ramah lingkungan, kita juga membantu ketahanan energi nasional dengan pengurangan impor BBM," tambahnya.

Baca Juga: Dorong Penggunaan Kendaraan Terelektrifikasi Secara Masif, Kemenhub Gelar Touring Mobil Listrik

Ali Mazi mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan kepada seluruh elemen pemprov, pemkot, dan pemkab untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional.