Pemerintah Mataram Minta Warga Siapkan Kamar Sewa untuk Penonton MotoGP 2022

SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Mataram sedang mempersiapkan penginapan. Bagi penonton yang akan datang ke Sirkuit Mandalika. Pemerintah diminta menyiapkan 25 ribu kamar dari rumah penduduk. Guna memenuhi kuota 70.000 tamu MotoGP 2022.

Mengutip GerbangIndonesia.co.id -- jaringan Suara.com, melihat kondisi perumahan penduduk di Kota Mataram, kesiapan untuk 25.000 tempat tidur tidak memungkinkan. Tapi pemerintah setempat akan berusaha menyiapkan secara maksimal penginapan alternatif.

Salah satunya adalah indekos. Indekos ini juga akan dimanfaatkan dan bisa menjadi peluang bagi masyarakat setempat. Diharapkan harganya pun berkisar Rp 75-100 Ribu per malam.

Untuk melakukan pendataan ini, lanjutnya, lurah dan camat akan melakukan sosialisasi kepada warga. Warga yang memiliki rumah atau kos-kosan yang dinilai layak bisa melapor, mendaftar langsung aparat setempat, atau daftar melalui aplikasi yang sudah disiapkan.

Baca Juga: Simulasi Jadi Penonton MotoGP, Presiden Joko Widodo Pacu Moge Langsung dari Bandara

“Kriteria dasar rumah yang bisa menjadi penginapan alternatif tamu MotoGP antara lain, ada tempat tidur dan kamar mandi serta tempat makan di sekitarnya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Rabu (12/1/2022).

Memang dari HIN menyebutkan juga ada atraksi di sekitar penginapan agar bisa menjadi daya tarik bagi para tamu.

“Tapi itu tidak menjadi syarat wajib. Yang penting ada tempat tidur dan kamar yang representatif,” katanya lagi.

Menyinggung masalah tarif rumah warga, Denny, mengatakan, diharapkan harganya di bawah tarif hotel. Misalnya, hotel melati tarifnya Rp125.000, rumah penduduk diharapkan Rp75.000-100.000, per malam.

“Untuk kepastian masalah tarif, akan kami bahas lebih lanjut termasuk regulasi lainnya,” katanya.

Baca Juga: Berkunjung ke NTB, Presiden Jokowi Tinjau Persiapan MotoGP Mandalika 2022

Sedangkan mengenai kebutuhan jumlah kamar atau tempat tidur seperti yang disampaikan tim dari HIN tersebut akan dikoordinasikan secara internal lagi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya termasuk lurah dan camat.