SuaraSulsel.id - Pemerintah Sulawesi Tenggara terus mematangkan kesiapan Kabupaten Wakatobi sebagai tuan rumah ajang nasional Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit tahun 2022.
Siaran Pers Juru Bicara Gubernur Sultra, Ilham Q Moehiddin, yang diterima, Senin di Kendari menyebutkan pemerintah pusat sedang merencanakan pertemuan tingkat tinggi yang khusus membicarakan isu agraria nasional.
Kabupaten Wakatobi ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga negara, asosiasi, organisasi masyarakat sipil (CSO/Civil Society Organization), dan organisasi lainnya.
Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri kegiatan itu.
Dalam rangka memantapkan persiapan kegiatan yang bernama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH., menggelar rapat dengan jajaran Kementerian ATR/BPN di Desa Liya Bahari Indah, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Wakatobi (19/12).
Wakil Menteri (Wamen) Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, bersama Gubernur Ali Mazi memimpin jalannya rapat yang digelar secara hibrid.
Pada kesempatan itu, dibicarakan hal-hal teknis secara mendetail terkait penyelenggaraan GTRA Summit 2022.
Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Desa Liya Bahari Indah, Wakatobi.
Kunjungan tersebut dilakukannya langsung bersama Gubernur Sultra H. Ali Mazi, Anggota DPR RI Komisi II, Hugua, Bupati Wakatobi Haliana, dan bersama rombongan.
Baca Juga: Sandiaga Uno Blusukan ke Wakatobi, Ekonomi Masyarakat Bergerak
Tujuan kunjungan kerja (Kunker) ini tak lain untuk meninjau kesiapan Pemda dan BPN Wakatobi dalam penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang rencananya akan dihelat pada Maret 2022.
GTRA Summit merupakan pertemuan lembaga negara dan kementerian terkait, pemerintah daerah, asosiasi, CSO, serta organisasi lain yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Kegiatan di tahun 2022 ini merupakan penyelenggaraan GTRA Summit pertama.
GTRA Summit 2022 diharapkan dapat menciptakan keselarasan pelaksanaan teknis antara tata ruang dengan penataan aset (kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah), serta penataan akses khususnya bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dab pulau-pulau kecil.
Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut peraturan turunannya.
Sekadar diketahui, GTRA dibentuk dari pemerintah pusat hingga kabupaten. Tim GTRA Pusat beranggotakan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan reforma agraria, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kementerian/lembaga lainnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Mengintip Pertemuan Tertutup Kapolrestabes dan Kajari Makassar, Soliditas atau Sekadar Formalitas?
-
Kenapa Program Pembangunan Berkelanjutan Sangat Berdampak Bagi Infrastruktur Sulsel?
-
Pengacara: Bupati Gowa Walk Out Karena Hak Tidak Dipenuhi
-
Dukungan Ganda Musda Golkar Sulsel, Nasib Appi dan IAS Ditentukan Hakim Pengadilan?
-
Kontribusi Pajak BRI Terus Menguat, Dukung Penerimaan Negara dan Pembangunan di Bawah Danantara