Kabupaten Gowa Cegah Anak Beranak, Sosialiasi Tolak Perkawinan Anak di Desa-Desa

SuaraSulsel.id - Pemerintah Kabupaten Gowa ikut menandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan.

Penandatanganan dihadiri Penjabat Sekretaris Kabupaten Gowa, Kamsina. Berlangsung di Hotel Claro Makassar, Selasa 7 Desember 2021.

Kamsina mengatakan, penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah. Khususnya Kabupaten Gowa untuk mencegah pernikahan anak. Sebab, pernikahan anak ini memiliki dampak yang sangat buruk. Bagi generasi anak di masa akan datang.

Salah satunya, menurut Kamsina, dampak dari dari perkawinan anak adalah pendidikan. Dimana anak yang menikah tentu akan putus sekolah. Sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Baca Juga: Nenek 70 Tahun di Bali Ini Kehilangan 5 Anak Babi Peliharaannya Saat Bangun Tidur

"Melalui kegiatan penandatanganan pakta integritas ini, saya berharap perkawinan anak ini khusus di Kabupaten Gowa bisa dicegah," harapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, Kawaidah Alham menjelaskan, dampak perkawinan anak tidak hanya bagi pendidikan. Pernikahan anak juga akan berdampak pada kesehatan.

Dampak pada kesehatan, kata Kawaidah Alham, sangat berpotensi menyebabkan kematian. Saat melahirkan baik bagi bayi maupun ibu, dan pernikahan anak dapat menyebabkan anak yang dilahirkan stunting atau tumbuh kerdil.

"Dampak lainnya dari segi kesehatan adalah bisa menyebabkan ibu meninggal pada saat melahirkan, kemudian anak yang dilahirkan meninggal. angka kematian ibu dan anak tinggi. Kemudian salah satu yang paling penting adalah adanya stunting karena salah satu penyumbang stunting terbesar itu adalah pernikahan di usia anak," ungkapnya.

Kawaidah menyebutkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Gowa terus berupaya melakukan pencegahan pernikahan anak. Seperti terus melakukan sosialisasi dampak dari pernikahan anak dan terus mendorong pembuatan regulasi.

Baca Juga: Orangtua, Begini Cara Tepat Mengenal Bakat dan Minat Anak Sejak Dini

"Selain sosialisasi, kami mendorong untuk semua desa membuat Peraturan Desa tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk pencegahan perkawinan usia anak. Kemudian kita juga sudah membuat Strategi Daerah (Strada) tentang pencegahan perkawinan anak," jelasnya.