Presiden Jokowi Arahkan Pembangunan Papua Gunakan Pendekatan Wilayah Adat

SuaraSulsel.id - Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan pemerintah daerah di Provinsi Papua. Untuk mempercepat pembangunan di wilayah pegunungan dengan pendekatan wilayah adat.

Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay menyampaikan hal itu, saat menerima audiensi Bupati Deiyai Papua, Ateng Edowai di Bina Graha Jakarta, Rabu (23/11/2021)

"Saat ini masih ada beberapa kendala, yakni pengambilan data soal prioritas pembangunan dan industri yang akan kerjakan pemda Deiyai," kata Theo.

Baca Juga: Wahidin Halim Guyur Bonus Bagi Atlet Peraih Medali Peparnas

Kabupaten Deiyai merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Dengan luas wilayah sekitar 518.04 kilometer persegi dan berpenduduk 91.138 jiwa.

Beberapa rencana pembangunan tahun 2021-2023, diantaranya pelabuhan sungai, pengembangan destinasi wisata, peningkatan jalan trans Papua, rumah sakit dan puskesmas, serta pembangunan dermaga danau dan perumahan swadaya guru.

"Program-perogram itu perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait agar bisa diakselerasikan, dan KSP akan menfasilitasinya," ujar Theo.

Theo menjelaskan sejak awal KSP dibentuk telah fokus pada urusan pemerataan pembangunan di Papua.

Dia juga optimistis pembangunan di Kabupaten Deiyai tidak hanya akan mengurangi ketimpangan antar wilayah di provinsi Papua, tapi juga mendorong semangat pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

Baca Juga: Chef Asal Bali Jadi Juru Masak Atlet PON Papua, Tiap Hari Sediakan 2 Ribu Kotak Nasi

Sementara itu di waktu yang sama, KSP juga menerima audiensi Ketua Komisi II DPR Papua, Mega Mansye Nikijuluw.

Dalam kesempatan itu, KSP minta anggota dewan di provinsi Papua agar dapat mendampingi pemda untuk menyelesaikan masalah secara cepat atas semua kendala pembangunan di segala sektor.

"Presiden sudah instruksikan percepatan transformasi bidang ekonomi Papua berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir harus dilakukan secara terpadu. Peran DPRP mengawal dan mendampingi pemda," pungkas Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay.