SuaraSulsel.id - Serikat pekerja di Sulawesi Selatan meminta upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan bisa naik 7 hingga 10 persen. Angka itu didapat dari survei yang dilakukan serikat buruh.
Diketahui, UMP Sulsel pada tahun ini naik dua persen dari tahun sebelumnya. Angka UMP pada tahun 2020 sebesar Rp3.103.800 per bulan menjadi Rp3.165.876.
"Itu tergantung dengan kondisi perusahaan yang mau menggaji. Jadi kalau kita ajukan begini (kenaikannya) baru dia tidak setuju, ya susah," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel, Tautoto Tana Ranggina, Rabu, 27 Oktober 2021.
Tautoto mengatakan kenaikan upah tergantung dari kondisi dan kemampuan pengusaha. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, banyak perusahaan yang sedang tekor.
Baca Juga: Buruh Tuntut UMP Jakarta Naik 10 Persen, Wagub DKI: Pengusaha Masih Berat
Namun, pihaknya juga tentu berpihak ke buruh. Kehidupan mereka cukup sulit di tengah pandemi. Banyak yang terdampak PHK.
"Terkait dengan tuntutan itu 7 sampai 10 persen, saya sampaikan bahwa ini setiap tahun kan berubah (naik). Tentu perlu ada kesepakatan dengan perusahaan dan tenaga kerja dulu," ujarnya.
Ia meminta agar parah buruh bisa bersabar. Pemprov Sulsel akan mengumpulkan seluruh asosiasi pengusaha, dewan pengupahan, dan asosiasi serikat pekerja pada awal November 2021.
BPS juga akan merilis kondisi perekonomian Sulsel pada bulan depan. Dari hasil itu bisa dirumuskan berapa jumlah upah yang bisa dinaikkan karena tergantung pada nilai inflasi.
"Setelah itu kita rapat di tingkat provinsi bersama Plt Gubernur karena beliau adalah ex officio. Tanggal 21 November sudah bisa keluar SK Gubernur," tambahnya.
Baca Juga: Ini 4 Lokasi Ujian CPNS di Sulawesi Selatan Ditemukan Kecurangan
Diketahui, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, kemarin. Mereka menuntut kenaikan upah tahun depan bisa sampai 10 persen.
Ketua FSPMI DPW Sulsel Taufik mengatakan kenaikan upah hingga 10 persen berkiblat pada pertumbuhan ekonomi Sulsel yang meningkat walau pandemi. Jika tidak bisa 10 persen, maka minimal kenaikannya 7 persen.
"Target kami naik hingga 10 persen. Atau paling tidak bisa di 7 (persen)," kata Taufik.
"Memang pengusaha juga susah, tapi buruh lebih susah. Banyak teman-teman buruh yang dirumahkan, di PHK tanpa pesangon dan persoalan lainnya," tegasnya lagi.
Ia mengaku Pemprov sudah seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan UMP naik di angka yang wajar. Selama ini kenaikannya hanya sekitar 2 persen saja.
Para buruh juga menolak dihilangkannya upah minimum sektoral kota (UMSK). Padahal pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan kewajiban adanya UMSK di setiap daerah, sesuai dengan sektor dan tanggung jawab dan kecelakaan kerja yang tinggi.
- 1
- 2
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Kerugian AFF usai Menolak Partisipasi Persebaya dan Malut United di ASEAN Club Championship
- Mengenal Klub Sassuolo yang Ajukan Tawaran Resmi Rekrut Jay Idzes
- Moto G100 Pro Resmi Debut, HP Murah Motorola Ini Bawa Fitur Tangguh dan Baterai Jumbo
- 5 HP Harga Rp1 Jutaan RAM 8/256 GB Terbaik 2025: Spek Gahar, Ramah di Kantong
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 4 Juli: Klaim Gloo Wall, Bundle Apik, dan Diamond
Pilihan
-
Daftar 6 Sepatu Diadora Murah untuk Pria: Buat Lari Oke, Hang Out Juga Cocok
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Baterai Jumbo Terbaik Juli 2025, Lebih dari 5.000 mAh
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Juli 2025, Multitasking Pasti Lancar!
-
Sekali klik! Link Live Streaming Piala Presiden 2025 Persib vs Port FC
-
7 Rekomendasi Tumbler Kekinian, Kuat Antikarat Dilengkapi Fitur Canggih
Terkini
-
Misteri Ibu Bunuh Bayi di Makassar, Psikolog Turun Tangan
-
BRIvolution: Strategi Adaptif BRI Hadapi Dinamika Keuangan Global
-
'Tukang Bubur Naik Haji' Berat Tinggalkan Tanah Suci
-
Dari Bogor ke Pasar Global, Begini Perjalanan Sila Artisan Tea Angkat Citra Teh Indonesia
-
Mesin ATM Dibobol Satpam, Ini Penjelasan Bank Sulselbar