Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Kamis, 28 Oktober 2021 | 06:00 WIB
Buruh se-Jatim mengelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Selasa (26/10/2021). [Beritajatim.com]

Ketua FSPMI DPW Sulsel Taufik mengatakan kenaikan upah hingga 10 persen berkiblat pada pertumbuhan ekonomi Sulsel yang meningkat walau pandemi. Jika tidak bisa 10 persen, maka minimal kenaikannya 7 persen.

"Target kami naik hingga 10 persen. Atau paling tidak bisa di 7 (persen)," kata Taufik.

"Memang pengusaha juga susah, tapi buruh lebih susah. Banyak teman-teman buruh yang dirumahkan, di PHK tanpa pesangon dan persoalan lainnya," tegasnya lagi.

Ia mengaku Pemprov sudah seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan UMP naik di angka yang wajar. Selama ini kenaikannya hanya sekitar 2 persen saja.

Baca Juga: Buruh Tuntut UMP Jakarta Naik 10 Persen, Wagub DKI: Pengusaha Masih Berat

Para buruh juga menolak dihilangkannya upah minimum sektoral kota (UMSK). Padahal pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan kewajiban adanya UMSK di setiap daerah, sesuai dengan sektor dan tanggung jawab dan kecelakaan kerja yang tinggi.

"Tidak mungkin orang yang kerja di pabrik roti sama dengan pekerjaan lain. Jika UMSK dihilangkan, itu diskriminasi. Jadi kami menuntut UMSK 2021-2022 itu tetap ada sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tadi," tegas Taufik.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

Load More