Kementerian Agama untuk NU Bukan Umat Islam, Menteri Yaqut: Itu Motivasi Internal

SuaraSulsel.id - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pernyataannya tentang Kementerian Agama hadiah untuk organisasi Nahdalatul Ulama atau NU disampaikan dalam forum internal keluarga besar NU. Tujuannya, lebih untuk memotivasi para santri dan pesantren.

“Itu saya sampaikan di forum internal. Intinya, sebatas memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren. Ibarat obrolan pasangan suami istri, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos, karena itu disampaikan secara internal,” terang Menteri Agama di Solo, Senin (25/10/2021).

“Memberi semangat itu wajar. Itu forum internal. Dan memang saya juga tidak tahu sampai keluar lalu digoreng ke publik. Itu forum internal, konteksnya untuk menyemangati,” sambungnya.

Menteri Agama juga memastikan bahwa Kemenag tidak diperuntukkan hanya untuk NU. Buktinya, kata Menag, Kementerian Agama memberikan afirmasi kepada semua agama.
“Semuanya diberikan hak secara proporsional. Ormas juga tidak hanya NU saja,” tegas Yaqut.

“Bahkan di Kemenag ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenag yang bukan dari NU,” tutur Menag.

Menag menambahkan, karakter dasar dan jatidiri NU adalah terbuka dan inklusif. NU hadir untuk memberikan dirinya bagi kepentingan dan maslahat yang lebih besar.
“Karena keterbukaan dan mengedepankan kemaslahatan itu sifat dasar NU,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkap versi lain. Mengenai asal-usul pembentukan Kementerian Agama pada awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Yaqut, selama ini ada perdebatan, terutama di kalangan internal Kementerian Agama. Bahwa Kementerian Agama dibentuk untuk kepentingan Umat Islam. Yaqut membantah pendapat tersebut.

Menurut Yaqut, Kementerian Agama ini justru hadiah negara untuk jamiyah Nahdlatul Ulama atau NU. Bukan untuk umat Islam secara umum.

Baca Juga: Heboh Pernyataan Kemenag Hadiah Negara Untuk NU, Begini Klarifikasi Menag Yaqut

Respons Muhammadiyah

Prof Haedar Nashir Ketua Umum PP Muhammadiyah merespons pernyataan yang menyebut sebuah Kementerian di Negara Indonesia hanya untuk golongan tertentu saja. Haedar Nashir menyebut pernyataan tersebut sebagai narasi radikal. Menunjukkan rendahnya penghayatan kemanusiaan.

Dalam tulisan berjudul "Negara Milik Semua" Haedar mengatakan, Indonesia merdeka sudah 76 tahun. Indonesia berbangsa bahkan berabad-abad lamanya. Mestinya, segenap warga dan elite negeri makin dewasa dalam berindonesia. Ibarat buah makin matang, seperti ilmu padi, makin tua kian merunduk ke bumi.

"Masih saja ada yang belum beranjak akil-balig dalam berbangsa dan bernegara. Semisal elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya. Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan," tulis Haedar.

Belum terhitung praktik paradoks lain yang sama gawat. Dunia politik, ekonomi, dan kekayaan alam dikuasai oleh sekelompok kecil pihak dan ramai-ramai membangun sangkar besi oligarki. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya.

Inilah ironi keindonesiaan. Suatu ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gempita Aku Pancasila, Aku Indonesia, Aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati.

"Ironi sebagai bukti, Indonesia ternyata belum menjadi milik semua!," kata Haedar.