SuaraSulsel.id - Kepala OJK Papua dan Papua Barat Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan Papua dan Papua Barat telah menerima 45 pengaduan pinjaman online alias pinjol dari masyarakat sepanjang tahun 2021.
“Kalau di kami OJK Provinsi Papua dan Papua Barat telah menerima 45 pengaduan terkait Pinjol sepanjang tahun 2021,” kata Fictor, Selasa 19 Oktober 2021.
Mengutip Kabarpapua.co -- jaringan Suara.com, Fictor juga mengungkapkan bahwa OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) sejak tahun 2018 hingga 2021, telah memblokir sebanyak 3.516 aplikasi atau situs pinjol ilegal.
“Dari data yang ada sejak 2019 hingga 2021 jumlah pengaduan masyarakat terkait pinjol pun tidak sedikit, yang mana ada 19.711 pengaduan dengan rincian 9.270 pelanggaran berat dan 10.441 pelanggaran ringan atau sedang,” bebernya.
Baca Juga: Jika Warga Jadi Korban Pinjol Ilegal, Menteri Mahfud MD Sarankan Hal Ini
OJK Papua dan Papua Barat mencatat per Agustus 2021 ada 29.449 entitas penerima pinjaman dari pinjol dengan jumlah penyaluran mencapai Rp26,58 miliar. Sementara di Papua Barat ada 12.698 entitas penerima pinjaman dari pinjol dengan jumlah penyaluran senilai Rp11,68 miliar.
Menurut Fictor, faktor pendorong maraknya pinjol ilegal dikarenakan kemudahan akses, dan kesulitan pemberantasan. Di samping itu, tingkat literasi yang masih rendah dan adanya kebutuhan yang mendesak juga menjadi pemicu maraknya masyarakat tergiur pinjol.
“Dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol, bukan berarti masyarakat bisa terhindar dari risiko. Beberapa risiko yang timbul dari pinjol yaitu dana tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS), bunga relatif tinggi, dan adanya risiko pinjol ilegal,” ungkap Fictor.
Fictor pun membeberkan beberapa karakteristik pinjol ilegal, di antaranya tidak berdaftar dan berizin di OJK. Alamat penyelenggara tidak jelas atau aneh dan sering berganti nama, serta sumber informasi yang menawarkan pinjaman tidak dikenal.
Tak hanya itu, lanjutnya, website aplikasi yang meminta akses penuh secara otomatis selain kamera, microphone dan lokasi adanya riwayat pelayanan kurang baik.
Baca Juga: Mahfud MD Buka Suara Soal Nasib Korban Pinjol Ilegal
Mengerikan lagi, penagihan cenderung kasar dan tidak etis, serta melawan hukum. Umumnya pinjol ilegal juga menerapkan suku bunga tinggi, fee besar, dan denda tidak terbatas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
- Agama Titiek Puspa: Dulu, Sekarang, dan Perjalanan Spiritualnya
- Lisa Mariana Ngemis Tes DNA, Denise Chariesta Sebut Tak Ada Otak dan Harga Diri
- 6 Perangkat Xiaomi Siap Cicipi HyperOS 2.2, Bawa Fitur Kamera Baru dan AI Cerdas
- Kang Dedi Mulyadi Liburkan PKL di Bandung Sebulan dengan Bayaran Berlipat
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Siaga! Media Asing: Ada yang Janggal dari Pemain Korut
-
Profil CV Sentosa Seal Surabaya, Pabrik Diduga Tahan Ijazah Karyawan Hingga Resign
-
BMKG Bantah Ada Anomali Seismik di Bogor Menyusul Gempa Merusak 10 April Kemarin
-
6 Rekomendasi HP Rp 4 Jutaan Terbaik April 2025, Kamera dan Performa Handal
-
5 Rekomendasi HP Rp 2 Jutaan Snapdragon, Performa Handal Terbaik April 2025
Terkini
-
Viral! Video Wali Kota Makassar Marah ke Pelanggar Lalu Lintas : "Bapak Gak Sekolah?"
-
Menteri Pertanian: Petani Kakao, Cengkeh, dan Kelapa Senang Kalau Krisis Ekonomi
-
Mau Sukses dan Jadi Orang Kaya? Menteri Pertanian: Hindari Kebiasaan Mengeluh
-
Haji Mabrur: Lebih dari Sekadar Ritual, Tapi Perjalanan Menyucikan Jiwa
-
Tidak Cukup Niat, Ini 3 Kemampuan Wajib Dimiliki Jemaah Haji