Otonomi Khusus Papua Jilid II, 25 Persen Orang Asli Papua Jadi Anggota DPRK

SuaraSulsel.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian V Theofransus Litaay menegaskan, UU nomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus atau Otsus Papua jilid II telah mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

Diantaranya dengan merepresentasi masyarakat adat Papua dalam legislatif di kabupaten/kota.

Perubahan ini menjadi ruang afirmasi rekruitmen politik Orang Asli Papua (OAP). Agar dapat berkiprah dalam Parpol dan menduduki jabatan politik di lembaga legislasi.

"Dua puluh lima persen anggota DPRK akan diisi OAP dengan mekanisme pengangkatan atau tanpa pemilu. Nah, 30 persennya adalah perempuan," terang Theo saat bertemu dengan jurnalis Papua di Jayapura, Senin (18/10/2021).

Baca Juga: LBH Makassar: Pelaporan Narasumber Berita ke Polda Sulsel Salah Alamat

Seperti diketahui, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Papua untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua, pada 15 Juli 2021.

Secara substansi, UU Otsus Papua jilid II mengalami perubahan. Baik bersifat penambahan maupun penghapusan dari ketentuan asal.

Penambahan substansi diantaranya tentang pengaturan pembangunan kewenangan khusus antara pemerintah dengan provinsi, pengisian anggota DPRK melalui unsur Orang Asli Papua (OAP) dengan sistem pengangkatan, dan pembentukan suatu badan khusus.

"Badan khusus bertanggung jawab langsung pada presiden. Harapannya dengan badan khusus terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan Otsus dan pembangunan di wilayah Papua. Sehingga kesejahteraan masyarakat adat benar-benar meningkat," tutur Theo.

Theo menambahkan, perbaikan lain di dalam UU nomor 2/2021 ditunjukkan dengan peningkatan alokasi dana Otsus, serta fokus penggunaan dan mekanisme yang lebih jelas dengan pengawasan kelembagaan yang lebih kuat.

Baca Juga: AJI Makassar: Polda Sulsel Tak Profesional Terima Laporan Sengketa Pemberitaan

Dana Otsus Papua kata Theo ditujukan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua selama 20 tahun, berlaku sampai 2041. "Mekanisme penyaluran dari pusat ke Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mekanisme pengawasan dan pengendalian telah diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 2 tahun 2021,” lanjut Theo.