SuaraSulsel.id - Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan menekankan pentingnya peran kelas ekonomi menengah dalam membangun perekonomian, khususnya di Papua.
Hal ini Ia sampaikan kepada jurnalis dalam acara media briefing KSP di Jayapura. Membahas Program Pemulihan Ekonomi Nasional di provinsi paling timur Indonesia.
“Kita terlalu terobsesi untuk mengantar sebanyak-banyaknya orang Papua agar naik ke high level. Tapi kita sering lupa kepada kelas ekonomi menengah. Padahal perputaran ekonomi terbesar ada di kelas menengah,” kata Abetnego dalam rilisnya, Minggu 17 Oktober 2021.
Ia menjelaskan bahwa kelas ekonomi menengah di Papua masih sangat sedikit jumlahnya. Akibatnya, lanjut Abetnego, kekosongan pada strata kelas menengah banyak diisi oleh para pendatang.
Hal ini juga yang menjadikan perputaran ekonomi masih berada di pusat-pusat kota/kabupaten dan mengalir ke luar provinsi Papua.
Selain masalah struktural tersebut, Abetnego pun mengakui bahwa perspektif kultural tentang PNS sebagai satu-satunya pilihan profesi terbaik juga mengakibatkan angka pengangguran cukup tinggi dan tingkat inovasi wirausaha rendah.
“KSP akan mendorong penguatan vokasi, khususnya di Papua. Kita membutuhkan bantuan media untuk membentuk image yang baik terhadap vokasi dan memberikan informasi mengenai bidang seperti apa yang dibutuhkan di Papua,” kata Abetnego pada para jurnalis.
Ia mencontohkan penguatan vokasi di Sulawesi melalui SMK Pertambangan yang melahirkan para tenaga kerja ahli di bidang pertambangan.
"Respons pada suatu sektor yang sedang tumbuh di suatu daerah melalui vokasi akan mampu memperluas peluang rekrutmen kerja tenaga lokal," kata Abetnego.
Baca Juga: Harga Telur dan Ayam Ras di Makassar Mulai Naik Jelang Peringatan Maulid Nabi
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 masih mencatat Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan mencapai 26,8%. Namun Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diyakini terus membaik, walaupun secara nasional masih relatif paling rendah.
“Hal yang menjadi pemantik konflik di Papua adalah masalah ekonomi. Maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan dan pendidikan terutama kepada anak-anak muda di Papua. Ini bukan saja membangun skill mereka, namun juga mencegah mereka untuk beralih ke tindakan negatif,” kata Ketua bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Papua, Syamsuddin Levi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Moto G96 5G Resmi Rilis, HP 5G Murah Motorola Ini Bawa Layar Curved
- Misteri Panggilan Telepon Terakhir Diplomat Arya Daru Pangayunan yang Tewas Dilakban
- 4 Link Video Syur Andini Permata Bareng Bocil Masih Diburu, Benarkah Adik Kandung?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 9 Juli: Ada Pemain OVR Tinggi dan Gems
- 7 HP Infinix Rp1 Jutaan Terbaik Juli 2025, Ada yang Kameranya 108 MP
Pilihan
-
Utang Emiten Milik Adik Prabowo Bengkak 57,8 Persen
-
Emiten Kebab Baba Rafi Terjerat Utang Pinjol Rp2 Miliar
-
Penampakan Rumah Mewah Riza Chalid yang Jadi Tersangka Korupsi Pertamina
-
Justin Hubner Tutup Pintu ke Indonesia usai Dapat Ancaman Pembunuhan
-
Gurita Bisnis Riza Chalid yang Jadi Tersangka Korupsi Pertamina, Dulu Terjerat 'Papa Minta Saham'
Terkini
-
Ubah Sampah Jadi Emas: Eco Enzyme Jadi Kunci Ekonomi Warga?
-
Dugaan Korupsi Rp87 Miliar di UNM Tercium! Polda Sulsel Usut Dugaan Mark Up Harga Material
-
Harga Beras Meroket? Pemprov Sulsel Gelar 'Gerakan Pangan Murah' untuk Kendalikan Inflasi
-
Berebut Warisan, Pria di Gowa Tega Tembak Ipar Hingga Nyaris Meninggal
-
Makassar Bakal Punya Stadion Megah! Rp500 Miliar Digelontorkan, Kapan Rampung?