SuaraSulsel.id - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfudz Siddiq menilai sikap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini adalah contoh seorang pemimpin yang tidak pancasilais.
"Tidak pantas sama sekali. Bukan perilaku pemimpin pemerintahan. Contoh perilaku tidak Pancasilais," kata Mahfudz, dalam rilisnya, Minggu 3 Oktober 2021.
Mahfudz menjelaskan, bahwa masyarakat saat ini banyak sedang mengalami kesulitan hidup akibat pandemi covid-19 dan PPKM, terutama tekanan ekonomi.
Karena itu, masyarakat juga diliputi perasaan sedih, cemas, kecewa dan marah terhadap situasi yang penuh ketidakpastian ini.
"Maka wajar kalau petugas pendamping PKH curhat ke menterinya. Terus kenapa harus marah? Kenapa harus berdiri mendatangi petugas sambil menunjuk pulpen ke petugas? Terus kenapa harus ancam mau tembak?," ujar Mahfudz.
Apalagi menurut Mahfudz, peristiwa marah-marah Mensos Risma kepada pendampig PKH di Gorontalo tersebut, terjadi pada Jumat, 1 Oktober 2021. Bertepatan Hari Kesaktian Pancasila.
"Saat masyarakat dihimbau pemerintah memperingati Hari Kesaktian Pancasila, eh malah menyaksikan perilaku seorang Mensos Risma yang tidak Pancasilais. Hal ini tentu saja kita sayangkan," tegasnya.
Mantan Ketua Komisi I DPR RI Periode 2010-2017 ini menegaskan, bahwa sikap Mensos Risma tersebut, tidak mencerminkan Lima Sila yang ada di dalam Pancasila.
"Apakah perilaku Mensos Risma sejalan dengan kelima sila Pancasila itu?" paparnya.
Baca Juga: Mensos Risma Beri Pekerjaan Ibu di Tangsel yang Bayinya Jadi Manusia Silver
Mahfudz menjelaskan, agama telah mengajarkan untuk tidak mengedepankan marah-marah. Apalagi mengancam seseorang yang merupakan cerminan Sila Pertama Pancasila.
Tindakan Mensos Risma itu, juga dinilai tidak mencerminkan Sila Kedua Pancasila yang seharusnya menghormati dan menghargai sesama. Sekalipun dia rakyat kecil.
Seharusnya mantan Wali Kota Surabaya itu bisa menjaga komunikasi antar budaya. Agar tetap harmonis dan menyatu. Hal itu merupakan cerminan Sila Ketiga Pancasila.
Sedangkan Sila Keempat Pancasila, lanjut Mahfudz, musyawarah dan mengedepankan hikmah dalam setiap menghadapi permasalahan.
Selanjutnya, mengenai pengaduan pendamping PKH bahwa ada warga miskin di Gorontalo yang tidak lagi menerima bansos di rekeningnya, kata Mahfudz, hal itu sebagai fitrah dan dimana letak kesalahannya?
"Pendamping PKH yang bertugas dan bertanggungjawab soal itu, kemudian curhat ke Mensos Risma. Apa salahnya? Apakah itu fitrah? Saya kira sikap Menteri Sosial tersebut tidak mencerminkan keadlian sosial," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pencabutan Artikel 'Ahmad Sahroni Minta Maaf...'
- Eko Patrio dan Uya Kuya Resmi Mundur dari Anggota DPR RI
- Belum 1 Detik Calvin Verdonk Main, Lille Mendadak Berubah Jadi Klub Pembantai di Liga Prancis
- Astrid Kuya Bela Uya Kuya: Semua Isi Rumah Dimiliki Sejak Sebelum Jadi DPR
- Rumah Ludes Dijarah Massa, Harta Nafa Urbach Tembus Rp20 Miliar Tanpa Utang
Pilihan
-
Heboh 'Ojol Taruna' Temui Gibran, GoTo Bongkar Identitas Aslinya
-
Sri Mulyani Bebaskan PPN untuk Pembelian Kuda Kavaleri, Termasuk Sikat Kuku dan Kantong Kotorannya
-
Diplomat Indonesia Tewas Ditembak di Peru! Ini Profil dan Jejak Karier Zetro Leonardo Purba
-
Polemik Gas Air Mata di UNISBA dan UNPAS Bandung, Rektor dan Polisi Beri Klarifikasi
-
Polemik Penangkapan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen, Aktivis Nilai Bentuk Kriminalisasi
Terkini
-
Enam Bakal Calon Rektor Unhas Periode 2026-2030
-
Provokator Pembakaran Gedung DPRD Makassar dan Sulsel Ditangkap
-
Pemprov Sulsel dan BPN Sinergi Percepat Reforma Agraria
-
Anggota DPRD Sulsel Akan Berkantor di Sudiang
-
Makassar Gegap Gempita! Pasar Lokal UMKM Vol.5: Perempuan Berdaya & Keluarga Ceria di Phinisi Point