SuaraSulsel.id - Pembebasan Irian Barat punya sejarah yang panjang. Irian Barat atau saat ini bernama Papua bermula dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949.
Delegasi ke dua negara berbeda pandangan saat KMB berlangsung. Belanda berpendapat bahwa Irian Barat tidak memiliki hubungan dengan wilayah Indonesia sehingga menginginkan daerah itu diberikan status khusus.
Namun, delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia Timur yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat atau RIS.
Karena Belanda tetap ingin Papua bagian barat terbentuk sebagai negara sendiri, akhirnya mereka membawa masalah ini ke forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Namun, usulan tersebut ditolak oleh Majelis Umum PBB.
Baca Juga: Kolonel KKB Papua Tewas Ditembak TNI di Pegunungan Bintang
Presiden Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua pada 2 Januari 1962. Makassar ditetapkan sebagai pusat Markas Komando Mandala.
Ia menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai komandan dari operasi militer tersebut. Setelah perjuangan panjang, Belanda akhirnya bersedia kembali berunding dengan Indonesia.
Dari hasil rundingan, terbentuk perjanjian New York. Melalui perjanjian itu, Belanda bersedia menyerahkan kekuasaannya atas Papua atau Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNITEA.
Namun dengan syarat, Indonesia harus melakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Hasil Pepera menginginkan Papua bagian barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Akan tetapi, satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, perundingan mengenai status Irian Barat tidak menemui titik terang. Alhasil, Indonesia menempuh jalur konfrontasi politik dan ekonomi, di antaranya memutus hubungan Uni Indonesia-Belanda, membatalkan persetujuan KMB secara sepihak dan membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat.
Baca Juga: PON Papua: Devi Targetkan Medali Emas Selam bagi Sulut
Aksi Indonesia pun dibalas dengan penguatan militer Belanda di Irian Barat. Salah satunya dengan pengiriman Kapal Induk Karel Doorman ke perairan Indonesia di wilayah timur. Hal tersebut menimbulkan ketegangan kedua hubungan diplomatik negara.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Soeharto dan Gus Dur Kembali Dicalonkan Jadi Pahlawan Nasional! Ini Kata Mensos
-
Soeharto dan Gus Dur Kembali Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Keputusan di Tangan Prabowo?
-
Terima Dubes Tiongkok hingga Selandia Baru, Titiek Soeharto Bahas Kerja Sama di Sektor Pertanian
-
Pulau Biak Jadi Rebutan: Rusia Incar Pangkalan Militer, Dulu Diperebutkan Negara Adidaya!
-
Teluk Triton, Menyimpan Keindahan Layaknya Surga Tersembunyi di Kaimana
Terpopuler
- Mayjen Purn Komaruddin Simanjuntak Tegaskan Sikap PPAD
- Media Asing: Timnas Indonesia Naturalisasi 3 Pemain Bintang
- 9 HP Oppo yang Mirip iPhone, Performa Bersaing dan Harga Lebih Terjangkau
- 10 Mobil Bekas buat Keluarga: Harga di Bawah Rp100 Juta, Muat Banyak Orang
- Rekomendasi Mobil Bekas untuk Karyawan Baru Harga Rp50 Jutaan, dengan Pajak di Bawah Rp1 Juta
Pilihan
-
Wonogiri Geger! Jasad Wanita Ditemukan Dicor, Diduga Korban Pembunuhan
-
5 Skuter Matic Murah di Bawah Rp 20 Juta, Solusi Pekerja Keras dan Mobilitas Ngirit
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Mei 2025, Multitasking Lancar
-
9 HP Vivo Mirip iPhone, Bawa Desain Kamera Boba Tapi Harga Mulai Sejutaan
-
4 Rekomendasi HP Murah Memori 512 GB Terbaik di Kelasnya, Spek Siap Diadu Mei 2025
Terkini
-
Mengharukan! Kisah Anak Makassar Tunda Haji Demi Ibu, Pelajaran Memuliakan Orang Tua
-
Viral! RS Unhas Dituding Tolak Pasien Gawat Darurat, Ini Penjelasan Pihak Rumah Sakit
-
Pimpinan Serikat Buruh Sepakat Rayakan May Day 2025 Hari Ini secara Damai
-
Hari Buruh 2025, Momentum Penguatan Komitmen Pemerintah terhadap Pekerja
-
May Day di Sulsel Damai: Pemerintah Buka Dialog Dengan Buruh