SuaraSulsel.id - Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengaku sudah menerima surat pemberhentian sementara Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Surat itu ditetapkan sejak tanggal 12 Agustus 2021 di Jakarta.
"Sudah. Sudah ada," kata Sudirman singkat di Kantor DPRD Sulsel, Rabu, 9 September 2021.
Ia mengaku Nurdin Abdullah diberhentikan sementara, tidak secara tetap. Pemerintahan diambil alih oleh dirinya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) agar tidak ada kekosongan.
Adik mantan Menteri Pertanian itu juga mengaku belum menjalin komunikasi dengan partai pengusung hingga kini soal Calon Wakil Gubernur. Kata Sudirman, harus menunggu proses hukum yang inkrah.
"Proses hukum kan masih berlangsung. Saya sebagai Plt hanya mengisi kekosongan pemerintahan. Tidak ada komunikasi (dengan partai)," beber Sudirman.
Seperti diketahui, surat pemberhentian sementara Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan beredar luas di media sosial. Dalam surat itu tertulis Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 104/P Tahun 2021.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan Hasan Basri Ambarala mengatakan pihaknya belum menerima surat tersebut secara resmi dari Kementerian Dalam Negeri ataupun Sekretariat Negara. Karena dirinya baru menjabat sebagai Plt Senin kemarin.
"Saya hanya lihat di Whatsapp. Belum ada sampai ke kami. Harusnya kan ada kalau sudah diberhentikan," ujar Ambarala.
Menurut Ambarala, pemberhentian sementara Gubernur adalah kewenangan Presiden. Hal itu diatur dalam UU No 23 tahun 2014 pasal 83.
Dalam pasal itu disebutkan; (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga: Aksi Lempar Bingkisan Jokowi Dikritik, Ali Syarief: Menghina Rakyat
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
Sementara, kasus Nurdin sudah teregister di Pengadilan Negeri Makassar sejak 12 Juli 2021 dengan nomor perkara 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Nurdin menjalani sidang perdananya sejak tanggal 22 Juli 2021.
"Pemberhentian sementara juga tak perlu melalui DPRD. Presiden langsung bisa melakukan pemberhentian dengan usulan menteri. Tapi suratnya belum ada sampai sekarang," tegas Ambarala.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Begini Cara FEB Unhas Dorong Pelaku UMKM Maros Lebih Adaptif dan Tahan Banting
-
5 Ide Liburan Keluarga Anti Bosan Dekat Makassar Sambut Akhir Tahun
-
WNA Asal Filipina Menyamar Sebagai Warga Negara Indonesia di Palu
-
Pelindo Regional 4 Siap Hadapi Lonjakan Arus Penumpang, Kapal, dan Barang
-
Hutan Lindung Tombolopao Gowa Gundul Diduga Akibat Ilegal Logging