Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Dalam Pidato Presiden Jokowi, Apa Maksudnya ?

SuaraSulsel.id - Harapan pemerintah untuk menangkap berbagai investasi, tidak akan mengabaikan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Indonesia telah berkomitmen melaksanakan seluruh 17 tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Bustanul Arifin menjelaskan, ekonomi hijau adalah pembangunan ekonomi yang juga mempertimbangkan keberlanjutannya.

Sementara ekonomi biru adalah pembangunan ekonomi yang menekankan pada peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan sosial, serta pada saat yang sama mengurangi risiko lingkungan hidup dan kelangkaan ekologis.

"Secara operasional strategi ekonomi hijau dan ekonomi biru senantiasa diterapkan di lapangan, dengan menekankan pada kekhasan atau spesifik lokasi dan sistem sosial kemasyarakatan yang melingkupinya," tutur Bustanul di Jakarta, Selasa 17 Agustus 2021.

Bustanul menambahkan, ada kemiripan antara ekonomi hijau dan ekonomi biru. Keduanya, kata Bustanul, menekankan zero waste dan mendukung prinsip reduce, reuse, and recycle (3R).

Bustanul pun menegaskan, setiap dua tahun Indonesia telah menyampaikan progres pencapaian secara berkala seluruh tujuan SDGs itu dalam suatu Voluntary National Review (VNR).

Pada VNR terakhir tahun 2021 telah disampaikan melalui High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development bersama 44 negara lain di dunia, serta tersedia secara daring dan bisa diakses publik.

Keterangan Bustanul ini memperjelas pidato Presiden Joko Widodo saat membahas ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha dengan maksud untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Khususnya ke arah ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Baca Juga: Menggunakan Pakaian Suku Baduy, Pengamat Sebut Presiden Jokowi Terlihat Lebih Sakral

Sebagai informasi, pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp 442,8 triliun, dengan rincian 51,5% di Luar Jawa, dan 48,5% di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620.000 tenaga kerja Indonesia.

"Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp 900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan," kata Presiden Joko Widodo.