Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Senin, 02 Agustus 2021 | 16:22 WIB
Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla memberikan pernyataan tentang Idul Adha 1442H melalui video, Senin (19/7/2021). [dokumentasi]

SuaraSulsel.id - Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan HAM mengungkap sejumlah kisah yang hampir sama dengan kasus keluarga Akidi Tio di Palembang. Hal ini terjadi saat Jusuf Kalla atau JK menjabat Wakil Presiden RI.

Tahun 2007, kata Hamid Awaluddin dalam tulisannya yang viral, sidang kabinet dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tiba-tiba saja, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro melapor dengan semangat berapi-api.

“Bapak Presiden, sebentar lagi Indonesia akan memiliki tiga kilang minyak baru. Dua diantaranya di kampung Pak Wapres JK, yakni di Pulau Selayar dan Parepare," ujarnya.

Menurut Hamid Awaluddin, tidak membutuhkan waktu terlampau lama, Wapres Jusuf Kalla langsung angkat bicara.

Baca Juga: Ferdinand Bilang Buzzer Tak Korupsi, Publik: Dibayar APBN-Makan Uang Rakyat

JK mengatakan, sebaiknya para menteri, bila memberi laporan ke sidang kabinet, memeriksa betul akurasi data yang hendak disajikan.

"Mohon menggunakan logika yang benar. Ada dua persyaratan untuk membangun kilang minyak. Pertama, harus dekat dengan sumber daya minyak. Kedua, dekat dengan pasar penjualan."

Kedua hal itu tidak ditemukan di Parepare dan Selayar. Parepare itu kampung Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, hanya tempat bertransaksi ikan terbang, kata Jusuf Kalla dengan kesal.

Dengan nada kecewa, Jusuf Kalla menguraikan lebih lanjut. Tidak mungkin pengusaha dari Kuwait yang Menteri ESDM sebutkan itu sebagai investor akan membangun kilang minyak di tiga tempat di Indonesia.

"Dari mana uangnya? Utang cicilan mobil Toyota di kantor saya di Makassar saja belum dilunasi," tegas Jusuf Kalla.

Baca Juga: Jusuf Kalla Usulkan Lockdown, Warga Tak Mampu Diberi Rp1 Juta Perbulan

"Jelas sudah, bagaimana dengan entengnya para pejabat kita bisa dikibuli dan dibuai dengan rayuan gombal tanpa logika. Jelas sudah, para pejabat kita bisa dengan enteng membiarkan dirinya dipasung dengan ketidakwarasan," tulis Hamid Awaluddin.

Load More