2 WNA Asal Belanda Berhasil Masuk Gorontalo Saat Pemberlakuan PPKM

SuaraSulsel.id - Dua Warga Negara Asing atau WNA berkebangsaan Belanda berhasil masuk ke Gorontalo, di tengah perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Sebelumnya 6 WNA asal Cina masuk ke Gorontalo. Kedua WNA asal Belanda tersebut sampai di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada Rabu siang, (21/7/2021).

Informasi yang diperoleh gopos.id, kedua WNA asal Belanda itu masing-masing adalah Joep Hufman, laki-laki berusia 37 tahun dengan nomor paspor NX5PR38J7, dan Annemarie perempuan berusia 38 tahun dengan nomor paspor BYPHB8K33.

Keduanya berangkat dari Jakarta, dan tiba di Gorontalo melalui penerbangan Garuda Indonesia. WNA Belanda tersebut diketahui berasal dari Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Informasi yang dihimpun gopos.id, keberadaan dan motif keduanya berkunjung di Gorontalo, belum diketahui pasti. Saat ini pihak Imigrasi Kelas A Gorontalo masih melakukan penelusuran lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan tenaga kerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tidak lagi bisa masuk ke Indonesia.

"Tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga, kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia," kata Menkumham Yasonna Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu 21 Juli 2021.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19.

Baca Juga: 4 Bansos Selama PPKM Lengkap Cara Cek, Ada Rp 600 Ribu per KK dan Rp 1,2 Juta untuk UMKM

Kendati demikian, dalam Permenkumham tersebut disebutkan orang asing yang boleh masuk ke Indonesia hanya pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Kemudian orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya, kata Yasonna.

Adapun Permenkumham ini sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Di sisi lain, orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut juga membutuhkan rekomendasi kementerian atau lembaga terkait untuk bisa masuk ke Tanah Air.

Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tidak lepas dari kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan perubahannya dari Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 yang juga melibatkan staf Kemenlu dan Kementerian Perhubungan.

"Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 ini tak lepas dari koordinasi yang baik antara saya bersama Menteri Luar Negeri dan lembaga terkait lainnya," ujar dia.