SuaraSulsel.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 19 Kepala Daerah karena belum membayar insentif nakes atau tenaga kesehatan. Sulawesi Selatan termasuk salah satunya.
Jika tidak segera dibayar, maka pemerintah pusat enggan menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah.
Sulsel hingga kini belum membayar insentif ratusan tenaga nakes yang bertugas menangani Covid-19. Besarannya Rp 8 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Pemprov Sulsel Sulkaf S Latief mengatakan, pembayaran bisa dilakukan pekan ini. Insentif nakes sejak tahun 2020 memang butuh waktu verifikasi yang lama.
Baca Juga: Keluarkan Surat Edaran, Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dan Menusiawi
"Kita tidak mau ada masalah makanya kita verifikasi betul, diperiksa satu-satu, tapi begitu selesai bisa langsung dibayar," ujar Sulkaf, Senin, 19 Juli 2021.
Ia mengatakan masih ada rumah sakit yang belum menyetor data pendukung verifikasi. Seperti Rumah Sakit Labuang Baji. Kemudian ada rumah sakit yang kerap merubah datanya, sehingga verifikasi berulang juga dilakukan.
"Tapi Insyaallah hari ini selesai semua, sehingga dibayarkan secepatnya," tuturnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid juga menambahkan setelah verifikasi APIP, maka pembayaran bisa langsung dilakukan. Verifikasi sangat penting untuk mencegah adanya kesalahan dalam pembayaran.
"Jadi, bukan tidak mau dibayar. Tapi ada prosesnya. Kita dari APIP," kata Rasyid.
Baca Juga: Pesan Mendagri untuk Aparat Penertiban PPKM Darurat: Jangan Sampai Emosi
Saat ini, pihaknya sudah membayar Rp 79 miliar untuk penanganan Covid-19 termasuk wisata Covid. Selanjutnya, pembayaran untuk tenaga kesehatan.
Sebelumnya dikabarkan sejumlah tenaga kesehatan menyatakan angkat tangan. Karena beban tugas yang sangat berat. Apalagi insentif tak kunjung cair.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan telah mengirimkan surat teguran tertulis kepada 19 provinsi yang realisasi insentif nakes belum banyak berubah. Salah satunya adalah Provinsi Sulsel.
"Memang realisasinya belum. Uangnya ada, tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan Covid, kemudian untuk insentif tenaga kesehatan dan lain-lain," kata Tito.
Meski demikian, Tito mengakui, kepala daerah kadang tidak tahu persoalan anggaran. Cukup di keuangan.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
-
Dukung Kinerja TP PKK, Mendagri: Perlunya Sosok Pemimpin yang Kuat
-
Pemindahan ke IKN Tinggal Tunggu Keppres Prabowo, Pemerintah: Ibu Kota Negara Masih di Jakarta
-
Mendagri Apresiasi Inflasi Nasional Terkendali, Oktober 2024 Capai 1,71 Persen
-
Pastikan Pilkada 2024 Berlangsung Jurdil, Budi Gunawan Tunjuk Tito Karnavian Pimpin Desk Pilkada
-
Mendagri: BPSDM Perlu Berperan dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
Terkini
-
KPR BRI Property Expo 2024 Goes to Ciputra Surabaya, Banyak Hadiah dan Hiburan Menarik
-
Apakah Garmin Venu 3 Memiliki Layar Sentuh? Temukan Jawaban Beserta Fitur-Fitur yang Dimilikinya
-
Sosok Kasatreskrim AKP Ryanto Ulil Anshar Yang Ditembak Mati Rekannya Sendiri
-
Dikenal Religius, Oknum Dosen Unhas Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
-
Memanas! Dua Mantan Wali Kota Parepare Saling "Buka Aib" di Rapat Komisi II DPR RI