SuaraSulsel.id - Pegawai Samsat Sulsel yang menilep uang pajak kendaraan warga akhirnya dipecat. Uang yang diambil pun sudah dikembalikan.
Kepala Kantor Samsat Makassar I Andi Asni mengatakan, pihaknya sudah memecat oknum pegawai yang dimaksud. Ia juga diminta bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut ke kas daerah.
"Saat ini oknum tersebut tidak lagi dipekerjakan oleh Bapenda sulsel. Untuk kasus yang dimaksud telah diselesaikan berupa pengembalian dana oleh oknum yang bersangkutan dengan fasilitasi pihak samsat Makassar I," kata Asni, Rabu, 19 Mei 2021.
Asni meminta agar masyarakat memperhatikan beberapa hal saat membayar pajak kendaraannya. Hal ini untuk menghindari kejadian serupa terjadi.
Baca Juga: Warga Sulsel Korban Penipuan Petugas Samsat Diminta Melapor
Jika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, masyarakat bisa meminta tanda bukti bayar ke pegawai. Nantinya ada bukti pajak yang akan diberikan.
Jika menemukan hal-hal yang membutuhkan informasi tambahan atau untuk mengakses pengaduan terhadap layanan yang diberikan, masyarakat juga dapat mengunjungi website www.uptpendapatanmks1.com . Selain itu, masyarakat juga diminta menghubungi layanan call centre di nomor 08114440044.
"Masyarakat juga bisa DM di instagram samsatmks.selatan baik aduan ataupun pertanyaan tentang pelayanan," tukasnya.
Sebelumnya, Arifin, salah warga yang membayar pajak mobilnya lewat layanan Samsat Keliling keberatan. Ia dituduh menunggak pajak kendaraannya dari tahun 2019.
Kejadian bermula pada tanggal 3 Mei 2021 lalu, saat membayar pajak kendaraannya. Namun, Petugas Samsat menyebut pajak kendaraannya menunggak sejak tahun 2019.
Baca Juga: Buat Warga Sulsel, Hati-Hati Bayar Pajak di Samsat
Padahal, kata Arifin, ia sudah membayar di Samsat Keliling di Mallengkeri. Pajak kendaraan yang sudah menunggak sejak tahun 2019 itu sudah dilunasi pada bulan Maret lalu.
"Karena saya beli mobil pajaknya menunggak sejak tahun 2019 Rp 2,3 juta. Jadi saya lunasi pada bulan Maret. Nah, pas saya mau bayar pajak lagi untuk tahun ini, ternyata katanya tidak disetor uangnya," ujar Arifin yang juga anggota TNI itu.
Parahnya, STNK diperbaharui. Bahkan ada stempel basahnya sebagai tanda pembaharuan pembayaran.
Arifin melaporkan kejadian ini di Kantor Samsat Makassar di Jalan Mappanyukki. Ia ingin minta penjelasan. Namun oleh pihak samsat tak ada solusi.
Mereka awalnya enggan bertanggung jawab. Arifin malah diminta untuk mencari sendiri petugas Samsat yang saat itu bertugas. Bahkan, katanya, kasus ini bukan yang pertama kalinya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
-
Cara Bayar Pajak Motor Online: Panduan Lengkap via Aplikasi SIGNAL
-
Cara Mutasi Kendaraan Online dengan Mudah, Bebas Antrean di Samsat
-
Jangan Panik! Begini Langkah-langkah Mengurus STNK Hilang di Samsat
-
Polisi Pelaku Pungli di Samsat Bekasi Ditahan Propam, Nasib Aipda P di Ujung Tanduk Gegara Duit Rp500 Ribu
-
Beri Kesempatan Warga Bayar Pajak di Hari Terakhir, Samsat Induk Bakal Buka Saat Weekend
Terpopuler
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Meutya Hafid Copot Prabu Revolusi, Tunjuk Molly Prabawaty Jadi Plt Dirjen Kementerian Komdigi
- Ragnar Oratmangoen ke Media Belanda: Mimpi ke Piala Dunia itu...
- Segini Kekayaan Prabu Revolusi: Dicopot Meutya Hafid dari Komdigi, Ternyata Komisaris Kilang Pertamina
- dr. Oky Pratama Dituding Berkhianat, Nikita Mirzani: Lepasin Aja...
Pilihan
-
Apa Itu Swiss Stage di M6 Mobile Legends? Begini Sistem dan Eliminasinya
-
Bagaimana Jika Bumi Tidak Memiliki Atmosfer?
-
Dirut Baru Garuda Langsung Manut Prabowo! Harga Tiket Pesawat Resmi Turun
-
Pandji Pragiwaksono Sindir Sembako 'Bantuan Wapres Gibran' Pencitraan: Malah Branding Sendirian
-
Bansos Beras Berlanjut Hingga 2025, Siapa Saja yang Dapat?
Terkini
-
Mahasiswa Korban Pelecehan Dosen Menunggu Permintaan Maaf Unhas
-
Beda Perlakuan Unhas ke Dosen Pelaku Pelecehan Seksual dan Mahasiswa Pesta Miras
-
Progam Special BRIguna, Suku Bunga Mulai dari 8,129% dan Diskon biaya Provisi 50%
-
Berani Jujur! 3 Kepala KUA di Takalar Kembalikan Uang Gratifikasi dari Calon Pengantin
-
Kalah Pilkada 2024 Tidak Boleh Langsung Menggugat ke MK, Ini Aturannya