Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Rabu, 28 April 2021 | 15:34 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat ditemui di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kamis (22/4/2021), [Suara.com/Stephanus Aranditio]

Sehingga keberadaannya tidak cukup sebatas Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Sehingga dimungkinkan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
 
Sehingga, walaupun akan diralat dan direvisi PP 57 tersebut oleh Menteri Nadiem Makarim, persoalan ini tidak boleh abai. Apalagi sangat kontras dan tidak konsekuen manakala Nadiem dalam Peta Jalan yang juga banyak kontroversi dan sedang proses pembahasan di kalangan DPR mencantumkan mengenai Profil Pelajar Pancasila.

Sehingga konteksnya tidak cukup sebatas revisi saja, namun komitmen kebijakan yang ditempuh Mas Menteri harus bersendikan kebangsaan. Karena kebijakan yang digulirkan sejak merdeka belajar hingga PP kemarin sarat dengan kontroversi.
 
PP 57 Tahun 2021 tidak menyebutkan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan Bahasa Asing dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Mencantumkan Bahasa Indonesia dalam kurikulum diatur ketentuannya dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 33 ayat 1 – 3 bahwanya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Sedangkan Bahasa Inggris dan Asing sebagaimana ketentuannya diatur secara gambling dalam PP 19 Tahun 2005. 
 
7. Tidak adanya keterbukaan publik dan partisipasi public tidak terbangun dan diciptakan oleh Menteri Nadiem Sebagaimana Peta Jalan Pendidikan tanpa naskah akademik hingga saat ini setelah gaduh menjadi salah satu contoh kongkrit.

Belum lagi proses keterbacaan yang ada juga tidak diupayakan. Jikapun keterbacaan dilakukan, hanya melibatkan komponen dan jejaring dilakukan tidak demokratis untuk kalangan tertentu saja. Contoh actual mengenai keterbacaan konsep Profil Pelajar Pancasila.
 
8. SMK Pusat Keunggulan yang baru saja dijalankan oleh Kemdikbud seolah memperkuat kasta-kasta sekolah. Dimana pemerintah hanya memperhatikan sekolah-sekolah yang memang sudah baik saja, memberi cap stempel dan memberikan sedikit bantuan hingga tampak baik padahal sekolah itu memang sudah baik sejak dulu.

Baca Juga: Minta Evaluasi Total, PKB Sebut Nadiem ke PBNU Hanya Cari Suaka Politik

Program ini berpotensi membuat jurang perbedaan yang semakin dalam antara SMK Pusat Keunggulan dengan SMK yang bukan Pusat Keunggulan.

Load More