SuaraSulsel.id - Istri dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menulis cuitan marah di akun Twitternya @AnnisaPohan, Minggu (07/03/2021). Annisa menyindir sumber dana Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Menurut dia, pelaku Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) atau kudeta menggunakan uang untuk menarik para pemilik suara serta membayar peserta KLB.
Ia mencurigai bahwa sumbernya berasal dari pihak eksternal yang disebut 'membeli' tawaran para pelaku kudeta. Annisa membagikan cuitan tersebut bersama sebuah artikel berjudul 'Ditawari Uang Rp 30 Juta untuk Ikut KLB Demokrat, Mashadi Tetap Loyal kepada AHY.'
Ia kemudian menyematkan caption seperti ini:
Baca Juga: 2 Eks Politisi Demokrat Banten Ikut KLB Gulingkan AHY
"Permainan para GPK-PD adalah iming-iming uang untuk para pemilik suara sah & membayar peserta yg hadir. Sumber dana? Pembeli dari hasil jualan keliling menawarkan partai?" tulis Annisa, dikutip dari Makassarterkini.id, jejaring media suara.com.
Dilansir dari kanal youtube Kompas TV, Mashadi mengaku bahwa ia diajak bertemu oleh seorang mantan Ketua DPC dan diiming-imingi uang senilai Rp30 juta.
"Saya diajak ketemu oleh seseorang yang Mantan Ketua DPC yang namanya Mbak Ayu di salah satu kafe di Kota Pekalongan," kata Mashadi dikutip video yang diunggah pada Sabtu, 6 Maret 2021 tersebut.
"Saya ditawari untuk bergabung mengikuti KLB dengan iming-iming uang DP 30 juta," katanya.
Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sudah pernah menyindir terkait pihak yang ingin ‘membeli’ Partai Demokrat.
Baca Juga: Video Gus Dur Soal PKB Dicuri Muhaimin Viral, Warganet: Karma untuk SBY?
"Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale!" kata SBY, dikutip dari video yang diunggah di kanal youtube Partai Demokrat pada 24 Februari 2021.
"Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi. Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya," lanjutnya.
Sementara itu, Jhoni Allen Marburn, salah satu penggagas KLB pernah mengatakan bahwa ia memang memberikan uang kepada kader, namun uang tersebut adalah untuk biaya operasional.
"Itu kan kader kita. Dia untuk datang untuk menyampaikan keluhan untuk mencari solusi. Tentunya ada biaya operasionalnya, tiketnya kita kasih, biaya hotelnya kita kasih," ujar Jhoni, dilansir dari kanal youtube Najwa Shihab yang diunggah pada Kamis, 4 Maret 2021.
Berita Terkait
-
Tiket Pesawat Bisa Turun Sebelum Desember? AHY Beri Jaminan
-
Teken Dealership Agreement Eksklusif, MAB Jadi Distributor Resmi Truk Yutong di Indonesia
-
Truk ODOL Jadi Biang Kerok Kecelakaan, AHY: Tidak Boleh Dibiarkan, Perlu Penertiban
-
Jejak Karier Merry Riana: Dari Tukang Bagi-bagi Brosur hingga Pengusaha Sukses dan Kini Stafsus Menko AHY
-
Dipercaya AHY Jadi Stafsus, Ini Riwayat Pendidikkan Motivator Merry Riana
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
Terkini
-
Sosok Kasatreskrim AKP Ryanto Ulil Anshar Yang Ditembak Mati Rekannya Sendiri
-
Dikenal Religius, Oknum Dosen Unhas Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
-
Memanas! Dua Mantan Wali Kota Parepare Saling "Buka Aib" di Rapat Komisi II DPR RI
-
Bye-bye Stadion Mattoanging, Welcome Stadion Sudiang 2025!
-
Polri Tegaskan Netralitas di Pilkada 2024, Ancam Tindak Tegas Anggota yang Berpolitik Praktis