SuaraSulsel.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan, pasca penangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah oleh KPK.
PKS berjanji akan mengawal kasus hukum Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di KPK. Hal ini sebagai bentuk komitmen PKS dalam mengawal pemerintahan Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan.
Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyad mengatakan, PKS sebagai partai pengusung, belum membahas berbagai kemungkinan terburuk. Khususnya terkait menyiapkan nama untuk pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
"Kita memprioritaskan untuk mengawal proses hukum agar berjalan dengan baik," kata Amri, Sabtu 27 Februari 2021.
Baca Juga: KPK Tangkap Gubernur Sulsel, Peluang Memimpin Dua Periode Terganggu
Amri memilih menunggu proses hukum Nurdin Abdullah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami sudah membaca berita terkait hal ini, bagi kami yang terbaik adalah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang," ujarnya.
"Kami tentu tetap mendoakan yang terbaik buat beliau dan keluarga semoga semua proses berjalan baik dan lancar dengan tetap menghormati azas praduga tak bersalah," kata dia.
Sembilan orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikawal Pasukan Gegana melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Makassar.
Hasilnya, enam orang diamankan bersama satu koper uang berisi Rp 1 miliar. KPK menangkap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, kontraktor Agung Sucipto, Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat, Nuryadi sopir Agung, Irfandi sopir Edy, dan Samsul Bahri Adc Gubernur Sulsel.
Baca Juga: KPK Tangkap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, 4 Lokasi Ini Digerebek
"Benar, Jumat (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara)
Berita Terkait
-
Hadapi Kebijakan Tarif Trump, Legislator PKS: RI Harus Jalankan Diplomasi Dagang Cerdas dan Terukur
-
Kritik Legislator PKS soal Banyak Kader PSI di FOLU Net Sink: Penunjukan Pengurus Bukan untuk Bagi-bagi Kekuasaan!
-
Marak Kasus Beras Dioplos, Johan Rosihan PKS: Cederai Semangat Swasembada Pangan Presiden Prabowo
-
Demi Atasi Banjir, Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tiru Kuala Lumpur Bangun Terowongan Air
-
Ormas Gerakan Rakyat Dideklarasikan Pakai Warna Oranye, HNW: Tak Akan Buat Kader PKS Silau
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
Pilihan
-
Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero Bongkar Rencana Masa Depan
-
Sosok Murdaya Poo, Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia Meninggal Dunia Hari Ini
-
Prabowo Percaya Diri Lawan Tarif Trump: Tidak Perlu Ada Rasa Kuatir!
-
Magisnya Syawalan Mangkunegaran: Tradisi yang Mengumpulkan Hati Keluarga dan Masyarakat
-
PT JMTO Bantah Abu Janda Jadi Komisaris, Kementerian BUMN Bungkam
Terkini
-
Cuti Lebaran Usai! ASN Sulsel Wajib Ngantor Besok, Nekat Libur? Ini Sanksinya!
-
Balap Perahu Hias dan Lebaran Ketupat: Dua Tradisi Unik di Gorontalo dan Mataram
-
Gelap Ruang Jiwa: Bisnis Aksesori Binaan BRI yang Ekspansi Global Lewat BRI UMKM EXPO(RT) 2025
-
Batal Nikah Gegara Uang Panai? Rumah Calon Pengantin Pria di Jeneponto Hancur
-
Muhammadiyah Sindir Tata Kelola Kampus: Hindari Personal, Keluarga, dan Kelompok