Ilustrasi : Warga pemukiman kumuh di kolong Tol Pluit, Jakarta, Jumat (15/12).
"Jadi meski ada PHK, dampaknya bisa kita jaga agar tidak terlalu luas. Kartu Pra Kerja salah satu solusi, tapi ini hanya bisa mem-backup beberapa orang saja. Pemprov Sulsel perlu kebijakan sendiri, jangan hanya bergantung ke pusat," tandasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp20 Ribu dan Rp10 Ribu di Tangerang
- Apakah Ada Penukaran Uang Baru BI Pintar Periode 3? Ini Pengumuman Pastinya
- 3 Cara Melihat Data Kepemilikan Saham di Atas 1 Persen: Resmi KSE dan BEI
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Palembang
- 6 Sepatu Lari Lokal Berkualitas Selevel HOKA Ori, Cocok untuk Trail Run
Pilihan
-
Shin Tae-yong Gabung FC Bekasi City, Ini Jabatannya
-
Pelatih Al Nassr: Cristiano Ronaldo Resmi Tinggalkan Arab Saudi
-
WHO: 13 Rumah Sakit di Iran Hancur Dibom Israel dan Amerika Serikat
-
Bahlil Lahadalia: Bagi Golkar, Lailatul Qadar Itu Kalau Kursi Tambah
-
Gedung DPR Dikepung Massa, Tuntut Pembatalan Kerja Sama RI-AS dan Tolak BoP
Terkini
-
Kemenag Sultra Imbau Warga Tunda Umrah
-
Polda Sulsel: Dua Perwira Polres Toraja Utara Akui Terima Uang Narkoba
-
Produk Wastra Sulsel Dipromosikan Melalui Trend Hijab Ramadan
-
Jusuf Kalla Minta Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo Dievaluasi Total
-
Jusuf Kalla: Perang Iran Bisa Berdampak Besar pada Ekonomi Indonesia