Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Kamis, 28 Januari 2021 | 15:16 WIB
James Arthur Kojongian / [Foto Istimewa]

Welly Areros mengatakan, partai mesti memberikan sanksi kepada JAK, tidak cukup hanya dengan menonaktifkan sebagai ketua harian.

“Dia (JAK) adalah pejabat publik. Ada norma-norma yang perlu dijaga karena label wakil rakyat melekat di setiap aktivitasnya,” kata Welly Areros kepada BeritaManado.com -- jaringan suara.com, Kamis (28/1/2021).

Terlepas proses damai antara JAK dan keluarga, Areros menegaskan perbuatan yang dibuat harus dipertanggungjawabkan.

Kasus ini kata Areros, memang persoalan pribadi, tapi telah dipertontonkan di depan banyak orang.

Baca Juga: Buntut Viral Video Selingkuh, Ketua Harian DPD Golkar Sulut Dicopot

“Dan sekali lagi pelaku juga pimpinan partai. Jadi jangan hanya nonaktif, tapi harus dipecat,” tegasnya.

Menurut Areros, Golkar adalah partai besar dengan pengurus terhormat dan bermartabat.

“Dan kader Golkar mesti memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT). Itu syarat mutlak,” kata Areros.

Bukan hanya di partai, Golkar mesti mencabut hak JAK di parlemen, karena menyangkut integritas.

“Segera usulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD. Jika tidak, akan berimbas bagi elektabilitas Golkar kedepan,” kritik Areros.

Baca Juga: Viral Suami Pinjam Uang Istri Ratusan Juta, Ternyata Untuk Nikah Lagi

Terpisah, Juru Bicara DPD Golkar Sulut, Feriando Lamaluta menuturkan pihaknya sedang membuat kajian komperhensif guna melaporkan kasus JAK ke DPP.

Load More