SuaraSulsel.id - Partai Golkar memberikan sanksi kepada James Arthur Kojongian (JAK). Pasca video viral dugaan perselingkuhan. Dalam video JAK tertangkap basah sedang bersama perempuan lain dalam mobil oleh istrinya.
Sanksi yang diberikan Golkar adalah menonaktifkan jabatan James Arthur Kojongian (JAK) dari Ketua Harian oleh DPD Partai Golkar Sulut.
James Arthur mengaku menerima putusan tersebut. Meski menurutnya langkah klarifikasi belum dilakukan.
“Sampai saat ini, Pengurus Golkar Sulut belum meminta klarifikasi kepada saya. Saya sangat menjunjung tinggi keputusan partai, tapi setidaknya partai memanggil saya hadir dalam rapat internal terbatas pengurus DPD I,” kata JAK.
Dirinyapun berharap, Partai Golkar bijak dalam menentukan keputusan.
“Saya berharap, proses ini bisa dilihat partai bukan sebagai kasus korupsi atau kejahatan berat. Ini bagian dari kehidupan saya, dan partai harus membedakan mana urusan organisasi partai dan kehidupan pribadi,” harapnya.
Selain merespon itu, JAK sendiri sebelumnya telah melakukan pernyataan maaf dirinya atas kasus yang berujung viral hingga penonaktifan tersebut.
“Kekhilafan dan tragedi tidak pernah kita inginkan. Saat ini saya dan keluarga akan memperbaiki hal yang salah yang telah terjadi. Saya minta maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa sedih dan menjadi tragedi dalam bahtera rumah tangga saya,” tutur JAK.
Dugaan perselingkuhan Pimpinan DPRD Sulawesi Utara (Sulut), James Arthur Kojongian (JAK) dinilai sebagai perbuatan tercela. Apalagi viral dan menjadi konsumsi publik.
Baca Juga: Buntut Viral Video Selingkuh, Ketua Harian DPD Golkar Sulut Dicopot
Pengamat Politik, Prof Welly Areros melihat praktik tersebut menjadi tamparan keras bagi Partai Golkar Sulut, tempat JAK berkarir.
Welly Areros mengatakan, partai mesti memberikan sanksi kepada JAK, tidak cukup hanya dengan menonaktifkan sebagai ketua harian.
“Dia (JAK) adalah pejabat publik. Ada norma-norma yang perlu dijaga karena label wakil rakyat melekat di setiap aktivitasnya,” kata Welly Areros kepada BeritaManado.com -- jaringan suara.com, Kamis (28/1/2021).
Terlepas proses damai antara JAK dan keluarga, Areros menegaskan perbuatan yang dibuat harus dipertanggungjawabkan.
Kasus ini kata Areros, memang persoalan pribadi, tapi telah dipertontonkan di depan banyak orang.
“Dan sekali lagi pelaku juga pimpinan partai. Jadi jangan hanya nonaktif, tapi harus dipecat,” tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
Terkini
-
PT KIMA Siap Eksekusi Lahan Sengketa Usai Menang di Mahkamah Agung
-
Detik-Detik Mobil Pikap Mahasiswa KKN Unhas Rem Blong, Sopir Sengaja Tabrak Pohon
-
Selamatkan Lahan Pertanian di Sulawesi Selatan, Gubernur: Tim Sudah Lakukan Pompanisasi
-
Mahasiswa di Makassar Rekayasa Penculikan, Minta Tebusan Rp90 Juta ke Orang Tua
-
DPRD Setuju Makzulkan Bupati Gowa, Kenapa Husniah Talenrang Belum Resmi Dicopot?