SuaraSulsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dugaan penyalahgunaan anggaran Bansos Covid-19 di Sulsel dilaporkan ke KPK. KPK siap menindaklanjuti.
Kepala Satgas Pencegahan Wilayah Direktorat 4 KPK Niken Aryati mengatakan, KPK secara spesifik belum tahu soal kasus bansos Covid-19 di Pemprov Sulsel. KPK akan menelusuri lebih detail.
"Oh iya, kalau itu ada (KPK akan masuk). Saya belum dengar secara spesifik kalau bansos di Pemprov Sulsel," kata Niken, Rabu (27/1/2021).
Niken meminta agar kasus seperti ini segera dilaporkan ke KPK. Memang, kata Niken, anggaran Bansos ini paling rawan. Banyak juga oknum tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan momen untuk pengurusan bansos.
Baca Juga: Dipaksa Bahas Korupsi Bansos, Denny Siregar: Enggak Usah Sibuk Konspirasi!
"Jadi kami belum masuk ke bansos, tapi kita memang dorong agar ada transparansi soal ini. Sekaligus kita juga dorong ke pejabat daerah, mungkin di Sulsel, kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan siapa pun dalam pengurusan alokasi anggaran, itu tidak boleh difasilitasi, jangan dilayani. Jadi laporkan ke kami," bebernya.
Rabu siang, KPK bersama sejumlah pejabat Pemprov Sulsel menggelar rapat koordinasi. Namun, kata Niken, pembahasan hanya soal manajemen aset daerah. Belum soal kasus bansos.
Sebelumnya, dugaan penyalahgunaan bansos Covid di Sulsel sempat heboh. Apalagi, saat nama Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani disebut-sebut terseret. Namanya sempat disebut oleh mantan Pejabat Dinas Sosial, Kasmin.
Kepala Inspektorat Sulsel Sri Wahyuni bahkan mengaku sempat meminta keterangan Abdul Hayat. Namun, ia tak ingin membeber hasilnya.
"Tentu pernah (diminta keterangan). Tapi sekali lagi, kalau kita mau untuk mendapatkan informasi, itu tidak (akan)," kata Sriwahyuni, Selasa (26/1/2021).
Baca Juga: Usai Divonis Kasus Suap Saiful Jamil, Rohadi Kini Bakal Diadili Kasus TPPU
Pada sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MTGR) pekan lalu, Kasmin mengaku ditelpon oleh Albar. Albar adalah orang terdekat Sekprov, Abdul Hayat Gani. Kasmin diminta datang ke Hotel Grand Asia, lantai 7.
Berita Terkait
-
Pakar Jelaskan Alasan KPK Tak Perlu Ikuti RUU KUHAP Soal Penyadapan
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
KPK Undur Batas Waktu Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat Hingga 11 April 2025
-
Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, KPK: Mestinya Cegah Penyalahgunaan Fasilitas
-
KPK Buka Layanan Kunjungan dan Pengiriman Barang untuk Tahanan pada Hari Raya Idulfitri
Tag
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Libur Lebaran, Polresta Solo Siagakan Pengamanan di Solo Safari
-
Dipermak Nottingham Forest, Statistik Ruben Amorim Bersama MU Memprihatinkan
-
Partai Hidup Mati Timnas Indonesia vs China: Kalah, Branko Ivankovic Dipecat!
-
Kronologi Pemerkosaan Jurnalis Juwita Sebelum Dibunuh, Terduga Pelaku Anggota TNI AL
-
Mees Hilgers Dituduh Pura-pura Cedera, Pengamat Pasang Badan
Terkini
-
6 Warga Pengeroyok Polisi di Muna Barat Jadi Tersangka
-
Bawaslu Coret Calon Wakil Wali Kota Palopo di Pilkada! Kasus Napi Tersembunyi Terbongkar?
-
Polisi Tangkap Pengeroyok Panitia Salat Idulfitri di Selayar
-
BRI Waspadai Kejahatan Siber Selama Lebaran 2025 dengan Melindungi Data Pribadi Nasabah
-
Polisi Tangkap Petta Bau, Pimpinan Aliran Tarekat Ana Loloa di Maros