Korban Bom McDonalds Makassar Dapat Ganti Rugi dari Negara

Penyerahan kompensasi pada kesempatan kali ini merupakan wujud implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Nasution, Undang-undang tersebut diterbitkan merupakan jalan bagi pemulihan korban terorisme. Sebab, negara telah menyatakan bahwa seluruh korban terorisme merupakan tanggung jawabnya. Undang-undang ini merupakan regulasi yang sangat progresif dan menunjukkan keberpihakan terhadap korban terorisme.

"Salah satu hal istimewa dari Undang-Undang ini adalah munculnya terobosan hukum yang membuka kesempatan bagi korban terorisme masa lalu untuk mendapatkan kompensasi tanpa melalui jalur pengadilan," papar dia.

Wakil Ketua LPSK lainnya, Livia Iskandar menambahkan, nilai kompensasi yang diterima tentu belum sebanding dengan penderitaan korban yang telah menanti selama belasan tahun, dimana korban mengalami degradasi ekonomi karena kehilangan pekerjaan dan kehilangan kesempatan mencari nafkah, trauma psikologis yang dialami, derita fisik yang tidak dapat disembuhkan serta mendapat stigma karena kondisi fisik.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Siap Copot Sekprov Jika Terbukti Terlibat Bansos Covid-19

"Kehadiran negara saat ini diharapkan menjadi suntikan semangat baru bagi korban untuk melanjutkan hidup di masa yang akan datang. LPSK juga berharap Pemda ikut membantu pendampingan kewirausahaan untuk para penyintas tindak pidana yang telah mendapat hak kompensasi-nya," tutur Livia. (Antara)