Sabar Ki' 5 Bupati Terpilih di Sulsel Belum Bisa Dilantik

SuaraSulsel.id - Pelantikan kepala daerah terpilih di Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak bisa digelar secara serentak. Lima daerah di Sulsel masih berproses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Kepala Biro Pemerintahan Hasan Basri Ambarala mengatakan sejumlah daerah masih menunggu hasil Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di MK. Pelantikan tidak bisa dilakukan jika tidak ada putusan final dari MK.

Pihaknya juga masih menunggu keputusan paripurna oleh KPU dan Kemendagri. Namun, sejauh ini belum ada KPU kabupaten/kota yang mengusulkan untuk permohonan pengangkatan kepala daerah ke gubernur.

"Sejauh ini belum ada penetapan tanggal dan lokasi karena masih berproses. Masih menunggu dari KPU RI dan Kemendagri. Hasil kajian dari Mahkamah Konstitusi (MK) juga masih sementara," kata Ambarala, Kamis (21/1/2020).

Baca Juga: Pengusaha Sulsel Haji Permata Ditembak 3 Kali di Bagian Jantung

Ia menjelaskan, nantinya KPU Kabupaten/Kota bersurat ke gubernur Sulsel. Lalu gubernur akan ke Mendagri untuk di SK-kan. Kemudian gubernur yang melantik.

Yang jelas, pelantikan akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Bisa dihadiri hanya oleh dua perwakilan tiap paslon saja dan perwakilan partai pendukung.

" Tapi secara teknis belum diatur karena masih menunggu dari Kemendagri. Kita tunggu dari Kemendagri," ujarnya.

Komisioner KPU Sulsel Uslimin menambahkan penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih masih berproses. Penetapan bisa dilakukan untuk daerah yang tidak bersengketa, misalnya Makassar, Maros, Gowa, Soppeng, Selayar, Toraja, dan Toraja Utara.

Pelantikan di daerah ini harus dilakukan pada akhir masa jabatan setiap kepala daerah. Namun, untuk jadwal dan mekanisme pelantikannya sudah bukan ranahnya KPU.

Baca Juga: Kepala Inspektorat Sulsel : Ada Penyalahgunaan Anggaran Bansos Covid-19

"Itu ada di bawah tanggung jawab dan koordinasi Kemendagri. Kami mengikut," kata Uslimin.