SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Makassar selalu mengeluhkan keberadaan tenaga honorer. Setiap tahun permasalahan ini disampaikan ke DPRD Kota Makassar.
"Mengeluh soal tidak produktif dan mengancam akan memangkas," ungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar Nunung Dasniar kepada terkini.id -- jaringan suara.com
Nunung mengatakan masalah tenaga honorer akan terus terjadi. Karena pemerintah kota tidak pernah serius melakukan perbaikan secara menyeluruh.
"Ini kan sudah tiap tahun dikeluhkan, tapi tidak selesai-selesai. BKD harus tegas, jangan karena takut pada orang yang menitipkan honorer itu," kata Nunung, Selasa, 19 Januari 2021.
Baca Juga: Rumah Sakit Batua Makassar Mangkrak, KPK Turun Tangan
Legislator Gerindra itu menilai banyak tenaga honorer yang diangkat karena hubungan keluarga. Serta titipan dari para anggota dewan karena menjadi tim sukses saat pemilu.
"Padahal tidak diketahui kompetensinya dan kebutuhan SDM di SKPD terkait," ungkapnya.
Kendati begitu, Nunung Dasniar mengapresiasi langkah pemerintah kota untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Menurutnya Pemkot Makassar harus selektif untuk memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak tenaga yang tidak produktif di tahun ini atau tidak.
Sebab, kata dia, tidak sedikit honorer yang hanya tercatat namanya secara administrasi, tetapi orangnya tidak tampak di kantor.
Baca Juga: Karyawan PD Pasar Disebut Makan Gaji Buta, Basdir: Kerjanya Cuma Absen
"Honorer yang seperti itu tidak perlu dipertahankan. Putuskan saja kontraknya," tegas Nunung.
Berita Terkait
-
Mengintip TPA Tamangapa, TPA Terbesar di Pulau Sulawesi
-
Bias Antara Keadilan dan Reputasi, Mahasiswi Lapor Dosen Cabul Dituduh Halusinasi
-
Promo Kuliner Khusus Nasabah BRI di Makassar: Dari Kopi Hingga Steak, Diskon Hingga 20%!
-
Dibela Orang Asli Bugis, Denny Sumargo dan Farhat Abbas Ditantang Naik Ring
-
Tiga Pengusaha Skincare di Makassar Jadi Tersangka, Tapi Identitas Dirahasiakan Polisi
Terpopuler
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Meutya Hafid Copot Prabu Revolusi, Tunjuk Molly Prabawaty Jadi Plt Dirjen Kementerian Komdigi
- Ragnar Oratmangoen ke Media Belanda: Mimpi ke Piala Dunia itu...
- Segini Kekayaan Prabu Revolusi: Dicopot Meutya Hafid dari Komdigi, Ternyata Komisaris Kilang Pertamina
- dr. Oky Pratama Dituding Berkhianat, Nikita Mirzani: Lepasin Aja...
Pilihan
-
Apa Itu Swiss Stage di M6 Mobile Legends? Begini Sistem dan Eliminasinya
-
Bagaimana Jika Bumi Tidak Memiliki Atmosfer?
-
Dirut Baru Garuda Langsung Manut Prabowo! Harga Tiket Pesawat Resmi Turun
-
Pandji Pragiwaksono Sindir Sembako 'Bantuan Wapres Gibran' Pencitraan: Malah Branding Sendirian
-
Bansos Beras Berlanjut Hingga 2025, Siapa Saja yang Dapat?
Terkini
-
Mahasiswa Korban Pelecehan Dosen Menunggu Permintaan Maaf Unhas
-
Beda Perlakuan Unhas ke Dosen Pelaku Pelecehan Seksual dan Mahasiswa Pesta Miras
-
Progam Special BRIguna, Suku Bunga Mulai dari 8,129% dan Diskon biaya Provisi 50%
-
Berani Jujur! 3 Kepala KUA di Takalar Kembalikan Uang Gratifikasi dari Calon Pengantin
-
Kalah Pilkada 2024 Tidak Boleh Langsung Menggugat ke MK, Ini Aturannya