SuaraSulsel.id - Program vaksinasi Covid-19 mulai dijalan pada Rabu (13/1/2021) lalu, dengan Presiden Joko Widodo menjadi penerima pertama vaksin Covid-19.
Terkait pelaksanaan vaksinasi yang sudah tiga hari, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) Prof. DR. Dr. Hindra Irawan Satari. Sp.A(K). MTropPaed., memastikan tidak ada laporan KIPI serius.
"Alhamdulillah sampai saat ini (15/1) belum ada laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius yang terjadi, jadi apabila ada kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian luar biasa masyarakat harus melapor ke fasilitas kesehatan," kata dokter Hindra melalui keterangan tertulis yang diterima suara.com, Sabtu (16/1/2021).
Dokter Hindra menyampaikan, jika ada laporan KIPI, fasilitas kesehatan wajib mencatatnya kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Daerah dan Komisi Nasional KIPI yang yang menjadi komite independen dalam mengkaji hal tersebut.
Meski begitu menurut Hindra, KIPI sebenarnya dampak alamiah dari produk vaksin. Bukan hanya pada vaksin Covid-19, setiap vaksin penyakit memiliki kemungkinan terjadi efek samping pada tubuh.
"Vaksin ini merupakan produk biologis, sehingga pada waktu dimasukkan ke dalam tubuh maka reaksi alamiahnya adalah memang menimbulkan reaksi lokal di tempat suntikan berupa kemerahan, pegal, bahkan menimbulkan demam. Namun data menunjukkan gejala-gejala tadi jumlahnya kurang dari 1 persen dan bisa hilang dengan sendirinya,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, ia juga menegaskan bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia dipastikan sudah teruji keamanan dan efikasinya.
"Vaksin ini sudah kita uji baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan hasilnya telah kita peroleh sehingga memberikan tambahan perlindungan yang cukup bagi kita dan melengkapi usaha-usaha pencegahan yang kita lakukan," ucapnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar selektif dalam membaca informasi mengenai vaksin Covid-19.
Baca Juga: Mahfud MD: Pemerintah Gunakan Ini untuk Program Vaksinasi Covid-19
Selain itu, menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dan jangan mudah percaya dengan berita hoaks yang beredar, terutama terkait vaksin yang mampu berdampak serius.
"Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mungkin memberikan izin penggunaan apabila vaksin COVID-19 terbukti tidak aman,” tegasnya.
Berita Terkait
-
Menkes Budi Ungkap Faktor Utama Masyarakat Masih Anti Vaksin: Takut Demam, Kurang Literasi
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Pekan Imunisasi Dunia Jadi Pengingat, DBD Kini Mengancam Anak hingga Dewasa
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Komisi IX DPR RI Dorong Jateng Gencarkan Imunisasi dan Edukasi, Antisipasi Lonjakan Campak
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Bedak Apa yang Bisa Menghilangkan Flek Hitam? Ini 5 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 4 Toko Online Terpercaya untuk Beli Sepatu Lari di Indonesia, Dijamin Original
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
BRI Imbau Nasabah Rutin Bertransaksi agar Rekening Tetap Aktif dan Aman
-
Lukisan Cadas Tertua di Muna Diusulkan Jadi Ikon Museum Sulawesi Tenggara
-
Lebih 50 Ribu Warga Makassar Mulai Terdampak Kekeringan
-
Selvi Ananda Lepas Ribuan Peserta Jalan Sehat Anti Mager Sulsel
-
Jukir di Makassar Pukul Pengendara Karena Cuma Bayar Parkir Rp2.000