SuaraSulsel.id - Program vaksinasi Covid-19 mulai dijalan pada Rabu (13/1/2021) lalu, dengan Presiden Joko Widodo menjadi penerima pertama vaksin Covid-19.
Terkait pelaksanaan vaksinasi yang sudah tiga hari, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) Prof. DR. Dr. Hindra Irawan Satari. Sp.A(K). MTropPaed., memastikan tidak ada laporan KIPI serius.
"Alhamdulillah sampai saat ini (15/1) belum ada laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius yang terjadi, jadi apabila ada kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian luar biasa masyarakat harus melapor ke fasilitas kesehatan," kata dokter Hindra melalui keterangan tertulis yang diterima suara.com, Sabtu (16/1/2021).
Dokter Hindra menyampaikan, jika ada laporan KIPI, fasilitas kesehatan wajib mencatatnya kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Daerah dan Komisi Nasional KIPI yang yang menjadi komite independen dalam mengkaji hal tersebut.
Meski begitu menurut Hindra, KIPI sebenarnya dampak alamiah dari produk vaksin. Bukan hanya pada vaksin Covid-19, setiap vaksin penyakit memiliki kemungkinan terjadi efek samping pada tubuh.
"Vaksin ini merupakan produk biologis, sehingga pada waktu dimasukkan ke dalam tubuh maka reaksi alamiahnya adalah memang menimbulkan reaksi lokal di tempat suntikan berupa kemerahan, pegal, bahkan menimbulkan demam. Namun data menunjukkan gejala-gejala tadi jumlahnya kurang dari 1 persen dan bisa hilang dengan sendirinya,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, ia juga menegaskan bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia dipastikan sudah teruji keamanan dan efikasinya.
"Vaksin ini sudah kita uji baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan hasilnya telah kita peroleh sehingga memberikan tambahan perlindungan yang cukup bagi kita dan melengkapi usaha-usaha pencegahan yang kita lakukan," ucapnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar selektif dalam membaca informasi mengenai vaksin Covid-19.
Baca Juga: Mahfud MD: Pemerintah Gunakan Ini untuk Program Vaksinasi Covid-19
Selain itu, menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dan jangan mudah percaya dengan berita hoaks yang beredar, terutama terkait vaksin yang mampu berdampak serius.
"Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mungkin memberikan izin penggunaan apabila vaksin COVID-19 terbukti tidak aman,” tegasnya.
Berita Terkait
-
Melindungi Anak, Melindungi Masa Depan: Mengapa Imunisasi Tak Bisa Ditawar?
-
Kisah Ibu Tunggal Anak Meninggal akibat Difteri Lupa Imunisasi, Dihantui Penyesalan!
-
Biar Anak Tumbuh Sehat dan Kuat, Imunisasi Dasar Jangan Terlewat
-
ASI Itu Bodyguard, Vaksin Itu Sniper: Kenapa Bayi Butuh Dua-duanya, Bukan Cuma Salah Satunya!
-
Waspada! Menkes Sebut Campak 18 Kali Lebih Menular dari COVID-19, KLB Mengancam Sejumlah Wilayah
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Wajib Tahu! 9 Sumber Pembiayaan Alternatif Dibuka Kemendagri untuk Pendapatan Daerah
-
Jejak Sejarah Jenius di Balik Lahirnya LPDP
-
Investasi Panas Bumi Rp1,5 Triliun di Luwu Utara Diduga Terafiliasi Israel, Siapa Beri Izin?
-
Wali Kota Makassar Usul Pembentukan Kecamatan Baru ke Kemendagri
-
Ketika Orang Datang Melihat-lihat Bertanya Harga, Lalu Pergi..