SuaraSulsel.id - Program vaksinasi Covid-19 mulai dijalan pada Rabu (13/1/2021) lalu, dengan Presiden Joko Widodo menjadi penerima pertama vaksin Covid-19.
Terkait pelaksanaan vaksinasi yang sudah tiga hari, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) Prof. DR. Dr. Hindra Irawan Satari. Sp.A(K). MTropPaed., memastikan tidak ada laporan KIPI serius.
"Alhamdulillah sampai saat ini (15/1) belum ada laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius yang terjadi, jadi apabila ada kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian luar biasa masyarakat harus melapor ke fasilitas kesehatan," kata dokter Hindra melalui keterangan tertulis yang diterima suara.com, Sabtu (16/1/2021).
Dokter Hindra menyampaikan, jika ada laporan KIPI, fasilitas kesehatan wajib mencatatnya kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Daerah dan Komisi Nasional KIPI yang yang menjadi komite independen dalam mengkaji hal tersebut.
Meski begitu menurut Hindra, KIPI sebenarnya dampak alamiah dari produk vaksin. Bukan hanya pada vaksin Covid-19, setiap vaksin penyakit memiliki kemungkinan terjadi efek samping pada tubuh.
"Vaksin ini merupakan produk biologis, sehingga pada waktu dimasukkan ke dalam tubuh maka reaksi alamiahnya adalah memang menimbulkan reaksi lokal di tempat suntikan berupa kemerahan, pegal, bahkan menimbulkan demam. Namun data menunjukkan gejala-gejala tadi jumlahnya kurang dari 1 persen dan bisa hilang dengan sendirinya,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, ia juga menegaskan bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia dipastikan sudah teruji keamanan dan efikasinya.
"Vaksin ini sudah kita uji baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan hasilnya telah kita peroleh sehingga memberikan tambahan perlindungan yang cukup bagi kita dan melengkapi usaha-usaha pencegahan yang kita lakukan," ucapnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar selektif dalam membaca informasi mengenai vaksin Covid-19.
Baca Juga: Mahfud MD: Pemerintah Gunakan Ini untuk Program Vaksinasi Covid-19
Selain itu, menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dan jangan mudah percaya dengan berita hoaks yang beredar, terutama terkait vaksin yang mampu berdampak serius.
"Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mungkin memberikan izin penggunaan apabila vaksin COVID-19 terbukti tidak aman,” tegasnya.
Berita Terkait
-
Kisah Ibu Tunggal Anak Meninggal akibat Difteri Lupa Imunisasi, Dihantui Penyesalan!
-
Biar Anak Tumbuh Sehat dan Kuat, Imunisasi Dasar Jangan Terlewat
-
ASI Itu Bodyguard, Vaksin Itu Sniper: Kenapa Bayi Butuh Dua-duanya, Bukan Cuma Salah Satunya!
-
Waspada! Menkes Sebut Campak 18 Kali Lebih Menular dari COVID-19, KLB Mengancam Sejumlah Wilayah
-
CEK FAKTA: Benarkah ASI Bisa Menggantikan Imunisasi Campak dan Polio?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
[CEK FAKTA] Benarkah Dukcapil Makasar Melakukan Aktivasi IKD Via Telepon?
-
Disnakertrans Sulsel Perluas Edukasi K3 Hingga Sektor UMKM
-
Kasus Kekerasan Seksual Pekerja Makassar Diusut Tuntas di Bawah UU TPKS
-
Pelantikan PPPK Pupus! Siapa Hapus Data 480 Guru Honorer Kabupaten Gowa?
-
PSI Siap Sambut Kehadiran Rusdi Masse di Rakernas Makassar