Lingkungan Rusak, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dapat Kartu Kuning

“Itu termasuk praktek kejahatan negara. Bagi kami aktor yang paling penting adalah peran pemerintah yang memberi izin, akibatnya menimbulkan konflik di masyarakat,” jelasnya.

Kendati begitu Amin berharap pada tahun 2021, pemerintah membuka komunikasi dengan masyarakat. Ia meyakini Pemerintah masih bisa diajak berdialog.

“Agar seluruh rekomendasi warga dapat dilakukan pada tahun 2021. Pemerintah mungkin masih bisa berubah,” ungkapnya.

Namun, kata dia, bila model pembangunan dan pengelolaan SDA masih sama seperti saat ini, Amin menyebut kerugian masyarakat pada tahun 2021 akan jauh lebih buruk.

Baca Juga: Nurdin Abdullah ke Pegawai Baru: Jangan Simpan SK PNS di Bank

“Saya prediksi kerugian masyarakat di Sulsel akan naik tiga kali lipat dari sekarang,” ungkapnya.

Sementara, Slamet Riadi, Staf Advokasi dan Kajian WALHI Sulawesi Selatan mengamati dua pola kejahatan negara. Ia mengatakan koorporasi mendapat legalitas dari negara. Selain itu, koorporasi tidak pernah memenuhi hak masyarakat.

“Akibatnya kerugian masyarakat di tahun 2020 semakin buruk,” ungkapnya.

Kendati begitu, ia mengatakan negara diamanahkan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebab itu, masyarakat mesti tetap turut aktif mengawasi kebijakan negara.

WALHI pun memberi rekomendasi terhadap gubernur. Ia meminta gubernur berhenti melakukan pencitraan dan bekerja secara sungguh-sungguh.

Baca Juga: Gubernur Nurdin Abdullah : Jam Malam di Makassar Tidak Penting

Selain itu, meminta gubernur berhenti melibatkan kolega dan keluarga dalam proyek pembangunan yang bersumber dari APBN atau APBD.