Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe usai memberikan konfrensi pers di kediaman resmi Perdana Menteri, Tokyo, Jepang, Jumat (28/8). [Franck ROBICHON / POOL / AFP]
Selama konferensi pers pada Kamis, Abe tidak membahas secara rinci pembicaraannya dengan jaksa.
Pernyataannya kepada parlemen bertentangan dengan temuan jaksa setidaknya 118 kali, beberapa media domestik melaporkan dengan mengutip biro penelitian parlemen.
Politisi di Jepang dilarang memberikan apa pun kepada konstituen yang bisa diartikan sebagai hadiah.
Aturan itu sangat ketat sehingga dua menteri di kabinet Abe mundur secara berurutan tahun lalu. Karena kasus pemberian dalam berbagai bentuk barang dan makanan. Aeperti melon, kepiting, dan bahkan kentang, kepada para pemilih di daerah pemilihan mereka. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
BRI Optimistis Miliki Ruang Cukup untuk Dorong Ekspansi Kredit secara Selektif
-
Jaga Ketahanan Pangan Nasional, DPR RI Siap 'Suntik' Dana untuk Badan Karantina Indonesia
-
Semua Siswa Ubah Kartu Keluarga Daftar SMA Sudah Terdeteksi, Disdik Sulsel: Langsung Ditolak!
-
Waspada! Pengiriman Hewan Kurban Antarpulau Melonjak, Karantina Diperketat
-
Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja