SuaraSulsel.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan digelar secara serentak pada 9 Desember 2020.
Sejumlah petugas telah dikerahkan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan di sekitar area Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) siap menurunkan pasukannya untuk membantu para petugas-petugas yang berada di 12 daerah Kabupaten dan Kota, Sulsel yang akan melaksanakan Pilkada 2020.
"Kita intinya sudah siap untuk melakukan pengamanan. Sistem pengamanan yang kita lakukan itu adalah sistem backup," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo kepada SuaraSulsel.id, Senin (30/11/2020).
Saat melakukan pengamanan, kata Ibrahim, pihaknya tidak hanya mengerahkan personil. Akan tetapi, anjing pelacak (K9) dan tim penjinak bom juga akan diturunkan di sekitar area TPS.
Semua ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) saat Pilkada 2020 di Sulsel berlangsung.
"Semua dukungan teknis kita gunakan. Contoh misalnya sterilisasi bom pada setiap area kegiatan itu (TPS) kita lakukan. Jadi dukungan teknis macam-macam semua kita gunakan termasuk anjing pelacak," jelas Ibrahim.
Menurut Ibrahim, dari 12 daerah Kabupaten dan Kota di Sulsel yang akan melaksanakan Pilkada, hingga kini belum ada yang dikategorikan rawan terjadi kerusuhan.
"Tidak ada yang kita kategorikan rawan. Semua mempunyai karakteristik Kamtibmas masing-masing," terang Ibrahim.
Baca Juga: Bawaslu Stop Dugaan Pelanggaran Netralitas Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota
Meski begitu, polisi tetap akan melakukan pengamanan agar Pilkada 2020 di Sulsel dapat berjalan tertib dengan sukses.
"Kan pengamanan diutamakan dilakukan oleh satuan wilayah. Kemudian akan di-backup Polda dan juga Polres terdekat di wilayah tersebut," kata dia.
"Jumlah pasukan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan atau kegiatan yang ada," tambah Ibrahim.
Selain itu, Polda Sulsel juga telah mengerahkan Tim Cyber Crime untuk memantau aktivitas di jejaring media sosial.
Tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya aktivitas kampaye hitam yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu menjelang Pilkada 2020.
"Tim cyber juga sudah siap, lakukan patroli. Apabila ada laporan kita proses. Kita pantau semua medsos. Dan itu memang harus melalui laporan nantinya apabila akan kita proses pidana. Sudah jalan sejak bulan tujuh dan delapan sampai sekarang," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Polisi Hutan Tewas Tertimpa Pohon Saat Padamkan Karhutla Toraja Utara
-
Mobil Listrik Harga Rp100 Jutaan Ada di GIIAS Makassar
-
Gubernur Sulsel: Sekolah Rakyat Buka Jalan Menuju Generasi Emas 2045
-
Mahasiswa Sebut Rezim Prabowo-Gibran sebagai Bencana Nasional
-
Usai Dilantik Jadi Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin Langsung Dihadapkan PR Besar