SuaraSulsel.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan digelar secara serentak pada 9 Desember 2020.
Sejumlah petugas telah dikerahkan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan di sekitar area Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) siap menurunkan pasukannya untuk membantu para petugas-petugas yang berada di 12 daerah Kabupaten dan Kota, Sulsel yang akan melaksanakan Pilkada 2020.
"Kita intinya sudah siap untuk melakukan pengamanan. Sistem pengamanan yang kita lakukan itu adalah sistem backup," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo kepada SuaraSulsel.id, Senin (30/11/2020).
Saat melakukan pengamanan, kata Ibrahim, pihaknya tidak hanya mengerahkan personil. Akan tetapi, anjing pelacak (K9) dan tim penjinak bom juga akan diturunkan di sekitar area TPS.
Semua ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) saat Pilkada 2020 di Sulsel berlangsung.
"Semua dukungan teknis kita gunakan. Contoh misalnya sterilisasi bom pada setiap area kegiatan itu (TPS) kita lakukan. Jadi dukungan teknis macam-macam semua kita gunakan termasuk anjing pelacak," jelas Ibrahim.
Menurut Ibrahim, dari 12 daerah Kabupaten dan Kota di Sulsel yang akan melaksanakan Pilkada, hingga kini belum ada yang dikategorikan rawan terjadi kerusuhan.
"Tidak ada yang kita kategorikan rawan. Semua mempunyai karakteristik Kamtibmas masing-masing," terang Ibrahim.
Baca Juga: Bawaslu Stop Dugaan Pelanggaran Netralitas Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota
Meski begitu, polisi tetap akan melakukan pengamanan agar Pilkada 2020 di Sulsel dapat berjalan tertib dengan sukses.
"Kan pengamanan diutamakan dilakukan oleh satuan wilayah. Kemudian akan di-backup Polda dan juga Polres terdekat di wilayah tersebut," kata dia.
"Jumlah pasukan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan atau kegiatan yang ada," tambah Ibrahim.
Selain itu, Polda Sulsel juga telah mengerahkan Tim Cyber Crime untuk memantau aktivitas di jejaring media sosial.
Tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya aktivitas kampaye hitam yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu menjelang Pilkada 2020.
"Tim cyber juga sudah siap, lakukan patroli. Apabila ada laporan kita proses. Kita pantau semua medsos. Dan itu memang harus melalui laporan nantinya apabila akan kita proses pidana. Sudah jalan sejak bulan tujuh dan delapan sampai sekarang," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
Terkini
-
Hoaks atau Fakta? Surat Bupati Gowa Minta Mediasi Gubernur Sulsel
-
Mulai 1 Agustus, Makassar Tak Lagi Terima Sampah Campuran di TPA Tamangapa
-
17 Saksi Diperiksa Kejari, Siapa Otak Skandal Jual Beli Jabatan Kepsek Makassar?
-
JPMorgan Validasi Transformasi BRI, Rekomendasi BBRI Naik Jadi Overweight
-
Mikroplastik Ancam Masa Depan Rumput Laut Indonesia